28 C
Manokwari
Minggu, April 20, 2025
28 C
Manokwari
More

    Orgenes Wonggor: Perampingan OPD di Pemprov PB Demi Efisiensi Anggaran

    Published on

    MANOKWARI, linkpapua.com – Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor mengatakan, perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah sebuah kebutuhan. Menurutnya, langkah itu sudah relevan dengan kondisi pemerintahan.

    “Sebab dengan struktur organisasi yang besar, tentu membutuhkan pembiayaan yang sudah pasti sangat besar juga. Belanja rutin itu porsinya lebih besar dari belanja modal. Padahal hari ini, dibutuhkan anggaran itu harus lebih banyak pada belanja modal. Beberapa OPD yang dianggap tidak terlalu urgen dipertahankan, itu harus dilihat secara objektif bisa digabungkan. Sehingga ada penghematan anggaran,” jelas Wonggor, Senin (23/10/2024).

    Baca juga:  Rapat dengan Komisi I DPR PB, Kesbangpol Minta Tambahan Anggaran Rp13 M

    Menurutnya, dengan adanya perampingan struktur organisasi, tentu alokasi anggaran pada belanja modal bisa dimaksimalkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah ini.

    “Belanja modal itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Terus terang, kita punya belanja rutin cukup besar. Kita tidak saja berbicara soal mempertahankan dinas atau biro, tetapi lihat juga manfaat anggaran yang besar untuk membangun masyarakat,” ujarnya.

    Baca juga:  Stakeholders di Papua Barat Sepakat Wujudkan Pemilu Damai

    Dalam kesempatan yang sama, Wonggor menegaskan, DPR Papua Barat tetap mendukung atau mempertahankan keberadaan OPD (dinas dan biro) yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi Papua Barat.

    “Kita akan berikan masukkan kepada gubernur sebelum perda itu ditetapkan. Sehingga mana saja yang harus dipertahankan ataupun merger, itu kita akan lihat sangat hati-hati,” ucapnya.

    Baca juga:  Ali Baham Temongmere Resmi Jadi Sekda Papua Barat

    Diakui Wonggor, perampingan OPD akan berimbas pada hilangnya sejumlah jabatan. Artinya ini akan mengakibatkan sejumlah pejabat di lingkup pemerintah provinsi Papua Barat kehilangan jabatan.

    “Kehilangan jabatan itu pasti ada, tetapi kita juga harus berpikir baik dan melihat juga kepentingan masyarakat. Provinsi ini hadir untuk memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Anggaran yang ada jangan hanya digunakan untuk membiayai birokrasi saja,” pungkasnya. (LP1/red)

    Latest articles

    Hari Kartini 2025, Ketua PPP Papua Barat Serukan Pemberdayaan Perempuan

    0
    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com - Ketua DPW PPP Papua Barat, Yasman Yasir, menyerukan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam momen peringatan Hari Kartini 2025. Dia menegaskan, semangat perjuangan...

    More like this

    Hari Kartini 2025, Ketua PPP Papua Barat Serukan Pemberdayaan Perempuan

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com - Ketua DPW PPP Papua Barat, Yasman Yasir, menyerukan pentingnya pemberdayaan...

    Lewat Program Rujuk Balik, Pasien Diabetes di Manokwari Jalani Pengobatan Tanpa Khawatir Biaya

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Program Rujuk Balik (PRB) dari BPJS Kesehatan terbukti membantu pasien di...

    Indonesia Tuan Rumah Mandiri ASEAN U-23 Championship 2025, Drawing 30 Mei

    JAKARTA, LinkPapua.com – Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Mandiri ASEAN U-23 Championship 2025....