25.3 C
Manokwari
Senin, Juni 23, 2025
25.3 C
Manokwari
More

    Orgenes Wonggor: Perampingan OPD di Pemprov PB Demi Efisiensi Anggaran

    Published on

    MANOKWARI, linkpapua.com – Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor mengatakan, perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah sebuah kebutuhan. Menurutnya, langkah itu sudah relevan dengan kondisi pemerintahan.

    “Sebab dengan struktur organisasi yang besar, tentu membutuhkan pembiayaan yang sudah pasti sangat besar juga. Belanja rutin itu porsinya lebih besar dari belanja modal. Padahal hari ini, dibutuhkan anggaran itu harus lebih banyak pada belanja modal. Beberapa OPD yang dianggap tidak terlalu urgen dipertahankan, itu harus dilihat secara objektif bisa digabungkan. Sehingga ada penghematan anggaran,” jelas Wonggor, Senin (23/10/2024).

    Baca juga:  Ketua DPRPB: Penguatan Mental Spiritual jadi Strategi Bangun SDM Pemuda di Pegaf

    Menurutnya, dengan adanya perampingan struktur organisasi, tentu alokasi anggaran pada belanja modal bisa dimaksimalkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah ini.

    “Belanja modal itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Terus terang, kita punya belanja rutin cukup besar. Kita tidak saja berbicara soal mempertahankan dinas atau biro, tetapi lihat juga manfaat anggaran yang besar untuk membangun masyarakat,” ujarnya.

    Baca juga:  RUU PBD Rencana Ditetapkan 17 November, Ketua DPR PB: Belum Ada Undangan

    Dalam kesempatan yang sama, Wonggor menegaskan, DPR Papua Barat tetap mendukung atau mempertahankan keberadaan OPD (dinas dan biro) yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi Papua Barat.

    “Kita akan berikan masukkan kepada gubernur sebelum perda itu ditetapkan. Sehingga mana saja yang harus dipertahankan ataupun merger, itu kita akan lihat sangat hati-hati,” ucapnya.

    Baca juga:  Kemenkes Ingin Ada RS Khusus Jantung-Stroke di Manokwari

    Diakui Wonggor, perampingan OPD akan berimbas pada hilangnya sejumlah jabatan. Artinya ini akan mengakibatkan sejumlah pejabat di lingkup pemerintah provinsi Papua Barat kehilangan jabatan.

    “Kehilangan jabatan itu pasti ada, tetapi kita juga harus berpikir baik dan melihat juga kepentingan masyarakat. Provinsi ini hadir untuk memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Anggaran yang ada jangan hanya digunakan untuk membiayai birokrasi saja,” pungkasnya. (LP1/red)

    Latest articles

    Semarak Hari Bhayangkara ke-79, Polda Kalteng Buka Layanan Kepolisian Gratis di...

    0
    PALANGKARAYA, Linkpapua.com- Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar sejumlah pelayanan kepolisian, hingga bakti kesehatan secara gratis untuk masyarakat yang dirangkaikan dalam kegiatan Car Free Day...

    More like this

    Semarak Hari Bhayangkara ke-79, Polda Kalteng Buka Layanan Kepolisian Gratis di Car Free Day

    PALANGKARAYA, Linkpapua.com- Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar sejumlah pelayanan kepolisian, hingga bakti kesehatan secara...

    Polda Papua Barat Soroti Penggunaan Truk Angkut Penumpang

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Papua Barat Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat menggelar Zoom Meeting Analisa...

    PDNA Manokwari Dilantik, Dorong Sinergi Perempuan Muda di Papua Barat

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Pengurus Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA) Kabupaten Manokwari periode 2022-2026 resmi...