28.5 C
Manokwari
Minggu, Juni 1, 2025
28.5 C
Manokwari
More

    Orgenes Wonggor: Perampingan OPD di Pemprov PB Demi Efisiensi Anggaran

    Published on

    MANOKWARI, linkpapua.com – Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor mengatakan, perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah sebuah kebutuhan. Menurutnya, langkah itu sudah relevan dengan kondisi pemerintahan.

    “Sebab dengan struktur organisasi yang besar, tentu membutuhkan pembiayaan yang sudah pasti sangat besar juga. Belanja rutin itu porsinya lebih besar dari belanja modal. Padahal hari ini, dibutuhkan anggaran itu harus lebih banyak pada belanja modal. Beberapa OPD yang dianggap tidak terlalu urgen dipertahankan, itu harus dilihat secara objektif bisa digabungkan. Sehingga ada penghematan anggaran,” jelas Wonggor, Senin (23/10/2024).

    Baca juga:  Program Imunisasi dan Tablet Tambah Darah, Dinkes Papua Barat Sasar Lembaga Pendidikan

    Menurutnya, dengan adanya perampingan struktur organisasi, tentu alokasi anggaran pada belanja modal bisa dimaksimalkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah ini.

    “Belanja modal itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Terus terang, kita punya belanja rutin cukup besar. Kita tidak saja berbicara soal mempertahankan dinas atau biro, tetapi lihat juga manfaat anggaran yang besar untuk membangun masyarakat,” ujarnya.

    Baca juga:  Kasihiw ke Waterpauw: Selamat Datang di Tanah Leluhur

    Dalam kesempatan yang sama, Wonggor menegaskan, DPR Papua Barat tetap mendukung atau mempertahankan keberadaan OPD (dinas dan biro) yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi Papua Barat.

    “Kita akan berikan masukkan kepada gubernur sebelum perda itu ditetapkan. Sehingga mana saja yang harus dipertahankan ataupun merger, itu kita akan lihat sangat hati-hati,” ucapnya.

    Baca juga:  Pasar Sanggeng dan Wosi Jadi Perhatian Tim Percepatan Pembangunan Manokwari

    Diakui Wonggor, perampingan OPD akan berimbas pada hilangnya sejumlah jabatan. Artinya ini akan mengakibatkan sejumlah pejabat di lingkup pemerintah provinsi Papua Barat kehilangan jabatan.

    “Kehilangan jabatan itu pasti ada, tetapi kita juga harus berpikir baik dan melihat juga kepentingan masyarakat. Provinsi ini hadir untuk memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Anggaran yang ada jangan hanya digunakan untuk membiayai birokrasi saja,” pungkasnya. (LP1/red)

    Latest articles

    Pemerintah Ajak Umat Islam Maknai Bulan Dzulhijah dengan Tingkatkan Pengorbanan

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Semarak bulan Dzulhijah yang digelar oleh DPW Wahdah Islamiyah mendapat apresiasi oleh pemda Manokwari. Dalam pelaksanaan pembukaan yang digelar di masjid Darusalam Reremi...

    More like this

    Pemerintah Ajak Umat Islam Maknai Bulan Dzulhijah dengan Tingkatkan Pengorbanan

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Semarak bulan Dzulhijah yang digelar oleh DPW Wahdah Islamiyah mendapat apresiasi oleh...

    Angka Stunting Papua Barat Turun 5,9 Persen, DPR RI Apresiasi Kinerja Pemprov

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Angka stunting di Papua Barat mengalami penurunan signifikan sebesar 5,9 persen...

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI: Rp1,4 Triliun Tak Cukup Bangun Papua Barat Daya

    SORONG, LinkPapua.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyebut alokasi anggaran...