Selasa, Januari 31, 2023
25.2 C
Manokwari
25.2 C
Manokwari
Selasa, Januari 31, 2023

Indonesia COVID-19 Statistics

156,717
Total Kematian
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
14,516
Total Kasus Aktif
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
6,080,451
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am

RUU PBD Rencana Ditetapkan 17 November, Ketua DPR PB: Belum Ada Undangan

MANOKWARI, LinkPapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI rencananya akan menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) pada Kamis (17/11/2022). Akan tetapi, hingga saat ini DPR Papua Barat belum menerima undangan resmi.

Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, mengatakan sidang penetapan RUU PBD sudah tiga kali mengalami penundaan. Hal ini, kata dia, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Sudah tiga kali penundaan. Masyarakat sekarang sedang menunggu kepastian pemekaran provinsi Papua Barat Daya. Kalau terus ada penundaan bisa membuat gejolak di masyarakat. Kita harus saling menjaga kondisi saat ini. Kalau DPR RI sudah jadwalkan untuk penetapan sudah ada kepastian kepada kita. Namun, kami belum menerima undangan resmi,” kata Orgenes kepada wartawan, Rabu (16/11/2022).

Baca juga:  Soal Molornya Dokumen APBD-P Papua Barat, Kemendagri Beri Waktu Sepekan
Baca juga:  Serahkan Aspirasi ke DPR Papua Barat, 11 Distrik Ingin Jadi DOB Sendiri

Menurutnya, jika ada sidang paripurna penetapan RUU PBD, tentu sebagai provinsi induk harus ada undangan. “Hingga saat ini belum ada. Kalau ada penetapan, pasti ada undangan untuk kita sebagai provinsi induk,” ujarnya.

Mengenai anggaran jika PBD resmi ditetapkan, Orgenes mengaku sudah dibicarakan akan ada bantuan anggaran dari provinsi induk.

“Kita sudah siapkan anggaran dan sudah dibicarakan untuk bantuan hibah bagi daerah pemekaran. Angkanya sekitar Rp60 miliar yang masuk dalam biaya tak terduga,” sebutnya. (LP9/Red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here