28.5 C
Manokwari
Jumat, Mei 9, 2025
28.5 C
Manokwari
More

    Ombudsman Ingin Ada Mal Pelayanan Publik di Papua Barat

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Ombudsman RI Kantor Perwakilan Papua Barat ingin ada mal pelayanan publik (MPP) di Provinsi Papua Barat.

    Kepala Ombudsman RI Kantor Perwakilan Papua Barat, Musa Yosep Sombuk, mengatakan akan muncul MPP yang di dalamnya bisa mencapai 20 instansi melayani masyarakat di satu tempat dan mendapat layanan.

    Baca juga:  Ketua KNPI Papua Barat: Proses Hukum Lukas Enembe Mesti Disikapi Arif dan Bijaksana

    “Mal pelayanan publik akan muncul standar pelayanan publik, yaitu produk yang di berikan pelayanan dan ada mekanisme, syarat-syarat, standar biaya, dan juga ada waktu penyelesaian,” ujarnya, Rabu (13/7/2022).

    Baca juga:  Ombudsman Segera Rilis Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Pemkab Mansel

    MPP, kata dia, akan makin memudahkan masyarkat mendapatkan pelayanan. “Kita memimpikan suatu saat di Manokwari atau kabupaten/kota di Papua Barat memiliki mal pelayanan publik di mana semua yang berkaitan dengan pelayanan publik ditempatkan di satu lokasi setiap masing-masing daerah di Papua Barat,” harapnya.

    Baca juga:  September 2022, Serapan Anggaran Papua Barat Capai 42 persen

    MPP sebelumnya telah hadir di berbagai provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. (LP9/Red)

    Latest articles

    Konsultasi Publik RKPD 2026, Wagub Papua Barat Minta Program Prioritas Merata-Tepat...

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyampaikan pentingnya pemerataan program prioritas pembangunan yang tepat sasaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah...

    More like this

    Konsultasi Publik RKPD 2026, Wagub Papua Barat Minta Program Prioritas Merata-Tepat Sasaran

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyampaikan pentingnya pemerataan program...

    Deadline Hari Ini 9 Mei, Honorer Papua Barat Tak Setor Berkas Otomatis Gugur

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Tenaga honorer di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat yang tidak...

    DPD RI Dukung Pengalihan Status Hutan Lindung Atasi Tambang Ilegal di Papua Barat

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong solusi konkret untuk...