27 C
Manokwari
Selasa, Juni 3, 2025
27 C
Manokwari
More

    Momentum Hari Otsus, Mamberob: Yang Baik Ditingkatkan, yang Belum Dibenahi

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Tiap 19 November diperingati sebagai Hari Otonomi Khusus (Otsus). Anggota DPD RI Perwakilan Papua Barat, Mamberob Yosephus Rumakiek, menuntut keberadaan otsus di tanah Papua harus berdampak positif secara langsung bagi masyarakat.

    Mamberob mengatakan, sejak keberadaan otsus di tanah Papua, perlu adanya evaluasi secara keseluruhan otsus tersebut. “Setelah kita lewati itu 20 tahun terakhir masa otsus dan ini memasuki masa kedua, apa yang menjadi hal baik harus ditingkatkan, yang belum maka perlu pembenahan,” kata Mamberob melalui telepon, Senin (19/11/2022).

    Baca juga:  Golkar Papua Barat Rekomendasikan Waterpauw Jadi Calon Gubernur Pilkada 2024

    Apalagi, kata dia, dengan sudah adanya penambahan daerah otonomi baru (DOB) untuk provinsi, maka itu sebagai jawaban untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan.

    Mamberob menyebut, pemerintah perlu mencari jalan keluar untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk keberpihakan bagi orang asli Papua (OAP). Hal ini dianggap penting untuk mengisi seluruh sektor yang ada. Dengan begitu, akan dapat meminimalkan angka kemiskinan di Papua.

    Baca juga:  Dilepas Pj Sekda, PUPR Papua Barat Gelar Jalan Santai Hari Bakti Ke-77

    “Papua selalu menempati daerah miskin, padahal dengan seluruh sumber daya alam (SDA) yang ada seharusnya tidak terjadi. Apalagi dengan pemekaran jangan sampai menambah daftar daerah termiskin,” tambah sang senator.

    Selain itu, yang juga menjadi perhatiannya adalah dapat menekan angka korupsi. Pasalnya, selama ini hasil dari otsus hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok yang justru berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat. Melihat hal itu, perlu ada peran pemerintah pusat dengan tidak membiarkan praktik tersebut terjadi di tanah Papua.

    Baca juga:  Usulan Penambahan Kuota BBM, Senator Papua Barat Minta Pengawasan Distribusi Jadi Perhatian

    “Untuk penegakan hukum di tanah Papua juga harus dilakukan secara profesional agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Khusus untuk kesehatan dan pendidikan yang selama ini menjadi prioritas pelaksanaan otsus, harus ada peningkatan dalam pelayanan kepada masyarakat hingga ke pedalaman. Jadi, tidak ada alasan lagi tenaga medis atau guru-guru tidak ada di tempat tugas. Apalagi anggarannya semakin besar di dua sektor ini,” tuturnya. (LP3/Red)

    Latest articles

    Korlantas Polri Resmi Mulai Tahap Sosialisasi Wujudkan Indonesia Zero Truk ODOL

    0
    JAKARTA, Linkpapua.com-Korlantas Polri resmi memulai tahap sosialisasi dalam rangka mewujudkan Indonesia menuju Zero Over Dimension and Over Loading (ODOL). Kakorlantas Irjen Polisi Agus Suryonugroho mengatakan...

    More like this

    Kejati Papua Barat Dapat Dukungan Pengamanan dari Personel TNI

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Untuk menjaga keamanan dilingkungan Kejaksaan Tinggi Papua Barat maupun Kejaksaan Negeri (Kejari)...

    Hermus Indou Ingatkan Pegawainya Jangan Malas Masuk Kantor

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Dalam pelaksanaan apel Senin (2/6/2025) di halaman  kantor Bupati Manokwari, Bupati  Hermus...

    Gubernur Papua Barat Tekankan Revitalisasi Nilai Pancasila dalam Semua Dimensi Kehidupan

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menekankan pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila di...