MANOKWARI, linkpapua.com– Calon anggota legislatif DPR RI dari Partai NasDem, Saul Rante Lembang mengatakan, salah satu program yang menjadi prioritasnya di Papua Barat adalah sektor infrastruktur. Menurutnya, kemajuan sektor infrastruktur akan mendorong percepatan ekonomi.

“Motivasinya itu bagaimana memperjuangkan aspirasi seluruh masyarakat di Papua Barat terutama menyangkut masalah pembangunan infrastruktur yang mungkin perlu kita bawa dan dorong dari pusat. 7 kabupaten yang ada di provinsi ini masih membutuhkan perbaikan infrastruktur,” ungkap Rante Lembang kepada wartawan, Kamis (25/1/2024).

Caleg DPR RI Dapil Papua Barat Nomor Urut 2 ini menuturkan, selain infrastruktur, dirinya juga akan fokus pada program pemekaran wilayah. Ia melihat, pemekaran memiliki banyak sisi positif.

Di antaranya akan memperpendek jalur jalur birokrasi. Sehingga kata Rante, pelayanan akan lebih efektif.

“Pemekaran kabupaten lagi berhubung dengan dimekarkan Provinsi Papua Barat Daya. Maka otomatis jumlah kabupaten yang ada di Papua Barat jadi berkurang hingga tersisa tujuh. Melihat kondisi geografis Papua Barat memang butuh pemekaran termasuk pemekaran distrik dan kampung. Dengan begitu pelayanan akan lebih cepat dan menjangkau wilayah wilayah pedalaman,” bebernya.

Menurut Saul Rante, usulan pemekaran ini akan ditinjau dari berbagai sudut. Daerah yang dianggap sudah layak untuk dimekarkan sebagai daerah otonom baru harus diperjuangkan.

“Maka tentu kita akan lihat untuk kemudian bisa kita dorong sehingga mempercepat proses pembangunan yang ada di Papua Barat,” sambungnya.

Bagi Saul Rante, opsi pemekaran ini merupakan suatu cara untuk membuka keterisolasian daerah-daerah yang mungkin masih dianggap perlu disentuh.

“Ini kan terbukti setelah pemekaran Papua Barat Daya, pelayanan dan pembangunan berjalan lebih cepat. Karena birokrasi makin pendek. Dan masyarakat bisa mengakses jalur jalur pelayanan dengan cepat,” katanya.

Karena itulah kata Rante, isu pemekaran akan menjadi salah satu program yang kelak akan ia usung jika terpilih ke DPR RI. (*/red)