MANOKWARI, Linkpapua.com – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa melakukan lawatan ke Papua Barat, Kamis hari ini (23/12/2021). Manokwari menjadi kota pertama yang disambangi, sebelum bertolak ke Sorong.
Ini adalah lawatan perdana Panglima TNI sejak dilantik November lalu. Tiba di Manokwari, ia langsung meninjau lokasi vaksinasi massal di Lapangan Borasi.
Setelah itu, Panglima melakukan pertemuan dengan jajaran TNI di ruangan pertemuan Markas Kodam XVIII Kasuari. Ia juga menyempatkan meninjau beberapa fasilitas di Kodam.
Berbicara kepada wartawan, Andika menyinggung situasi keamanan dan politik di Papua.
“Yang sudah kami lakukan di akhir November, membuat satuan-satuan yang ada di Papua dan Papua Barat melakukan tugas penting yang normal seperti halnya di luar Papua dan Papua Barat” kata Andika kepada wartawan di Lapangan Borasi Manokwari.
Andika mengatakan, tugas TNI dan seluruh jajaran di Papua Barat pada prinsipnya sama di daerah lain. TNI bertugas memberi rasa aman dan menjaga kedaulatan negara.
“Jadi kita ingin beraktivitas sama seperti di daerah lain, itu bisa kok. Di daerah lain juga bisa. Indikator apapun di daerah lain juga bisa dan saya yakin di Papua dan Papua Barat pun bisa,” tuturnya.
Dikatakannya, ada masalah-masalah keamanan di Papua dan Papua Barat karena ada warga sipil yang punya senjata api ilegal. Dan itu juga terjadi di daerah lain.
“Dan kita ternyata bisa kok tanpa perlu ada korban. Terus kita dengan mendapatkan senjata (ilegal, red) dengan komunikasi sosial. Komunikasi aja, ternyata mereka punya kesadaran kok, ini soal waktu aja,” ujarnya.
Aktivis Suarakan Langkah Humanis TNI
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua meminta TNI agar berlaku humanis terhadap masyarakat di Maybrat, Papua Barat. Warga Maybrat yang ada di pengungsian membutuhkan jaminan keamanan.
“Kami minta kepada TNI agar berlaku humanis terhadap warga di Maybrat dan kalau mungkin mendampingi mereka bersama-sama dengan tim Komnas yang sudah saya tugaskan mendampingi masyarakat,” kata Frits Ramandey.
Komnas HAM juga mendesak Gubernur Dominggus Mandacan mengambil langkah konkret sebab keberadaan masyarakat di lokasi pengungsian sudah empat bulan.
“Kalau Gubernur tidak merespons, kami akan mempertanyakan tanggung jawab negara melalui gubernur untuk pemenuhan HAM itu seperti apa,” tegasnya.
Pegiat HAM di Papua Barat, Yohanes Mambrasar dalam keterangan persnya mengatakan, sebagai advokat HAM, yang bekerja menegakkan Hukum khsususnya pemenuhan Hak Asasi Manusia di Papua, mencari keadilan bagi rakyat Papua yang mengalami ketidakadilan dalam berbagai aspek,
“Kami melihat TNI menjadi salah satu pihak yang turut banyak melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil Papua. Dalam kasus Maybrat kami melihat langsung bagaimana pendekatan militer dilakukan dalam menangani konflik ini. Kami melihat TNI menjadi salah satu aktor yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil di Maybrat dalam berbagai macam bentuk kekerasan misalnya penganiayaan, penangkapan dan teror,” katanya
Situasi yang sama juga dialami oleh masyarakat Tambrauw, mereka banyak mengalami kekerasan pasca pembangunan pos-pos TNI, pengamanan proyek jalan trans Papua Barat, dan pembangunan kodim di Tambrauw dan koramil-koramil baru di berbagai distrik.
“Saya melihak pendekatan militer pada berbagai konflik dan juga operasi non konflik (pengamanan proyek pemerintah dan operasi teritori lainnya, red) sangat tidak efektif menciptakan perdamaian di Papua. Sebaliknya pendekaatan operasi milter dan pembangunan kodim dan koramil menjadi pemicu atau ruang lahirnya kekerasan militer terhadap masyarakat sipil,” ujarnya.
Oleh sebab itu, dengan kunjungan Panglima TNI ini kata Mambrasar, menjadi momen baik bagi Panglima TNI mengevaluasi kebijakan keamanan di Papua dengan tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan berbasis operasi militer dengan pembangunan kodim dan koramil-koramil.
“Namum ia harus mengevaluasi kinerja para pimpinan-pimpinan TNI di tingkat Makodam hingga Koramil, pasukan Organik maupun non organik. Serta ia harus mendorong aparatnya (TNI) untuk lebih profesional dan humanis dalam bertugas,” ujarnya.
Panglima Kodam XVIII Kasuari, Mayjen TNI Nyoman Cantiasa mengatakan, pihaknya telah meminta Dandim Maybrat untuk terus berkoordinasi dan mengimbau masyarakat yang masih takut pulang ke kampung.
“Saya sudah minta Dandim Maybrat agar menyampaikan kepada Masyarakat yang masih mungkin takut pulang ke kampung agar segera pulang ke kampung kan besok mau Natal,” kata I Nyoman Cantiasa. (LP2/Red)
