27.9 C
Manokwari
Sabtu, Februari 22, 2025
27.9 C
Manokwari
More

    KPU Papua Barat: 16 Bacalon Tidak Memenuhi Syarat dari 4 Parpol

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat telah selesai melakukan analisis kegandaan dan verifikasi administrasi (vermin) terhadap dokumen pengajuan perubahan atas rancangan daftar calon sementara (DCS), Minggu (13/8/2023) malam, di Aula KPU Papua Barat, Manokwari.

    Hasilnya, terdapat 533 bakal calon (bacalon) memenuhi syarat (MS) tersebar di 17 partai politik (parpol) dan 16 bacalon tidak memenuhi syarat (TMS)
    tersebar di 4 parpol.

    Ada 1 bacalon mengalami kegandaan dengan parpol lain, 1 bacalon belum genap berusia 21 tahun pada saat hari terakhir pencermatan rancangan daftar calon tetap (DCT) pada 3 November 2023 nanti, dan 14 bacalon yang dokumennya masih belum lengkap, benar, dan absah.

    Baca juga:  KPU Papua Barat Ungkap Status Caleg Partai Ummat: SK Pensiun Belum Diserahkan

    Ketua KPU Papua Barat, Paskalis Semunya, mengatakan sesuai rincian program dan jadwal dari KPU RI, vermin harus dikerjakan selama empat, 12 sampai 15 Agustus 2023, sebelum penyusunan dan penetapan DCS. Analisis kegandaan dan vermin dikerjakan hanya melalui aplikasi sistim informasi pencalonan (Silon) milik KPU RI.

    Paskalis mengungkapkan dalam pemeriksaan dokumen yang terdiri atas analisis kegandaan dan vermin dokumen persyaratan bakal calon (bacalon) ini ada 82 pengajuan dokumen perubahan dari 17 parpol yang harus dicermati secara detail.

    Baca juga:  Dana Otsus Papua Barat Rp905 M Tertahan, Ini Penjelasan Kemenkeu

    Perubahan dokumen yang diajukan parpol bervariasi. Selain mengajukan dokumen perbaikan persyaratan bacalon yang belum benar, lengkap dan absah, ada juga beberapa parpol yang mengajukan penggantian bacalon.

    Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Papua Barat, Abdul Halim Shidiq, menambahkan beberapa Parpol juga mengajukan pengubahan nomor urut bacalon dan ada juga Parpol yang mengajukan bacalonnya pindah daerah pemilihan (dapil).

    Saat dilakukan analisis kegandaan masih ada parpol yang mengalami kegandaan bacalon dengan parpol lain. Padahal, penyusunan dan penetapan DCS tinggal beberapa hari lagi.

    Baca juga:  Kapolda Papua Barat bersama Forkopimda Tinjau Lokasi Ketahanan Pangan di Fakfak

    Untuk diketahui, penentuan status MS dan TMS bukan hanya ditentukan kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan dokumen persyaratan calon, tetapi juga ditentukan tidak adanya kegandaan bacalon dalam pencalonan.

    Pada kesempatan ini turut hadir Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Papua Barat, Abdul Muin Salewe, dan anggota Bawaslu Papua Barat, Nurlaila Muhammad. Dari kalangan sekretariat tampak hadir beberapa kabag/kasubag, serta beberapa staf sekretariat dan admin Silon KPU Papua Barat. (*/Red)

    Latest articles

    Ketua DPR PB Tegaskan tak Ada Kebijakan Merumahkan Honorer karena Efisiensi...

    0
    MANOKWARI,Linkpapua.com - Ketua DPR Papua Barat (DPRPB) Orgenes Wonggor menegaskan, efisiensi anggaran tidak berdampak pada keberlanjutan tenaga honorer. Efisiensi hanya untuk memangkas pos-pos belanja...

    More like this

    Ketua DPR PB Tegaskan tak Ada Kebijakan Merumahkan Honorer karena Efisiensi Anggaran

    MANOKWARI,Linkpapua.com - Ketua DPR Papua Barat (DPRPB) Orgenes Wonggor menegaskan, efisiensi anggaran tidak berdampak...

    Gathering BPJS Kesehatan Manokwari bersama Wartawan, Dirangkai Peringatan HPN tahun 2025

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Manokwari menggelar Media Gathering bersama para...

    Gelar Syukuran Usai Pelantikan, Dominggus Cerita Jalan Panjang di Pilkada

    JAKARTA, Linkpapua.com - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengenang jalan panjang yang harus ia...