25 C
Manokwari
Sabtu, Mei 10, 2025
25 C
Manokwari
More

    Komisi A DPRD Manokwari Pertanyakan Kinerja DPPPA dan KB

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Manokwari mempertanyakan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA dan KB) Manokwari.

    Hal ini menyusul sanksi dari Kementerian PPPA RI terhadap salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari yang tidak mengalokasikan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik pada 2023.

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Manokwari, Suriyati Faisal, mengatakan tidak dialokasikannya anggaran dari pemerintah pusat membuat kinerja OPD tersebut patut dipertanyakan. Padahal, anggaran itu dapat digunakan OPD untuk menunjang tugasnya sesuai dengan tupoksinya.

    Baca juga:  Dua Hari Hilang, Mayat Warga Teluk Bintuni Ditemukan di Perut Buaya

    “Dinas ini selalu mengeluhkan soal alokasi anggaran untuk memberikan advokasi-advokasi terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, justru di sisi lain sudah ada alokasi anggarannya dari pusat malah tidak bisa digunakan,” kata Suriyati, Rabu (5/10/2022).

    Imbasnya, lanjut dia, malah anggaran tidak akan diberikan lagi pemerintah pusat sebagai bentuk punishment. “Lalu kalau ada laporan maka dalam upaya advokasi itu bisa menjadi ganjalan karena tidak adanya alokasi anggaran,” tuturnya.

    Baca juga:  IKAMA: Kami di Barisan Pemerintah untuk Bangun Manokwari

    Suriyati mengatakan, kondisi ini tentu dapat menjadi kendala di tengah makin gencarnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Manokwari. “Saya menjadi merasa aneh melihat kondisi itu. Sehingga ini yang perlu menjadi perhatian kepala daerah dalam penempatan posisi-posisi pegawai yang ada di OPD tersebut,” ucapnya.

    Baca juga:  Orang Tua Murid Pertanyakan Proses PPDB SMAN 2 Manokwari, Daftar pun Tak Bisa

    Menurutnya, harus ada evaluasi untuk perubahan lebih baik lagi. “Seharusnya program-program yang ada itu bisa terkelola baik. Apalagi secara umum sudah ada ruangan khusus yang dapat dilakukan,” tambahnya.

    Pihaknya berencana akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPPPA dan KB Manokwari untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam realisasi program. (LP3/Red)

    Latest articles

    Sembilan Tahun Beruntun, SKK Migas Kembali Kantongi Opini WTP

    0
    JAKARTA, LinkPapua.com – SKK Migas kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2024. Ini menjadi tahun...

    More like this

    Bupati Manokwari Tambah 6 Tenaga Ahli untuk Mendukung Pemerintahannya

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Bupati Manokwari Hermus Indou kembali menambah Tenaga (TA) untuk mendukung pemerintahannya bersama...

    Wabup Bintuni Sidak Rumah Bantuan di Korano Jaya: Sio … Bagus-Bagus Ini Terbengkalai

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com - Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni, Joko Lingara, menyayangkan kondisi puluhan...

    Ratusan Kendaraan yang Ditilang semakin Menumpuk, Polisi Minta Warga Ambil Kendaraannya

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari mengimbau masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang diamankan...