Rabu, Oktober 27, 2021
27.1 C
Manokwari
27.1 C
Manokwari
Rabu, Oktober 27, 2021

Indonesia COVID-19 Statistics

143,299
Total Kematian
Updated on Wednesday, 27 October 2021, 21:38 9:38 pm
12,735
Total Kasus Aktif
Updated on Wednesday, 27 October 2021, 21:38 9:38 pm
4,241,809
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Wednesday, 27 October 2021, 21:38 9:38 pm

KNPI Teluk Bintuni RDP dengan Dewan soal Tapal Batas, Ini 3 Poin Tuntutannya

BINTUNI, Linkpapua.com – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Teluk Bintuni, menemui Komisi A DPRD Teluk Bintuni, Jalan Raya Bintuni, Kali Kodok, Distrik Bintuni timur, Senin (11/10/2021)

Maksud kedatangan mereka untuk menyampaikan sejumlah aspirasi. Salah satunya adalah polemik tapal batas yang disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia.

Aspirasi disampaikan dalam rapat dengar pendapatan (RDP) yang diterima langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Teluk Bintuni, Andreas Nauri. Turut dihadiri Sekretaris Hans Tatiorim, serta anggota Malton Paranama dan Stepanus Balubun.

Dalam penyampaian aspirasi, KNPI Teluk Bintuni yang dipimpin Keni Kindewara mendesak Menteri Investasi untuk meminta maaf kepada Bupati maupun seluruh warga Teluk Bintuni soal ucapannya yang menimbulkan polemik dan ketegangan antara masyarakat di perbatasan Teluk Bintuni dan Fakfak.

KNPI menyampaikan aspirasi sekaligus tuntutannya secara tertulis dalam tiga poin. Pertama, mendesak kepada DPRD untuk meminta kepada Menteri Investasi untuk mengklarifikasi ucapannya melalui media yang disinyalir menimbulkan kegaduhan.

Kedua, mendesak kepada DPRD untuk menyampaikan kepada Gubernur Papua Barat, DPR Papua Barat, dan MRP untuk memanggil Bupati Fakfak dan Teluk Bintuni untuk menyelesaikan masalah agar tidak menimbulkan konflik di kalangan masyarakat.

Ketiga, meminta Bupati dan DPRD Teluk Bintuni untuk mempertahankan lokasi pembangunan pabrik Pupuk Kaltim di Bintuni sesuai dengan keputusan presiden yang sudah ditetapkan.

“Kita keluarga Fakfak dan Bintuni ini bersaudara, untuk masalah tapal batas bagian tata pemerintahan Pemda Teluk Bintuni sudah mengurus ke Jakarta, jadi jangan lagi masalah ini membias,” ujar Keni.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Teluk Bintuni, Andreas Nauri, mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam dengan masalah ini. DPRD Teluk Bintuni pun, kata dia, sudah bertemu Gubernur Papua Barat dan menyampaikan secara lisan kepada Anggota DPR RI, Rico Sia.

“Beberapa waktu lalu kami sudah bertemu Gubernur dan anggota DPR RI Rico Sia yang membidangi SDM dan beliau siap mendukung, tapi secara tertulis akan kita buat secara berjenjang,” ujarnya. (LP5/red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here