28.6 C
Manokwari
Rabu, Mei 29, 2024
28.6 C
Manokwari
More

    KNPI Teluk Bintuni RDP dengan Dewan soal Tapal Batas, Ini 3 Poin Tuntutannya

    Published on

    BINTUNI, Linkpapua.com – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Teluk Bintuni, menemui Komisi A DPRD Teluk Bintuni, Jalan Raya Bintuni, Kali Kodok, Distrik Bintuni timur, Senin (11/10/2021)

    Maksud kedatangan mereka untuk menyampaikan sejumlah aspirasi. Salah satunya adalah polemik tapal batas yang disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia.

    Aspirasi disampaikan dalam rapat dengar pendapatan (RDP) yang diterima langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Teluk Bintuni, Andreas Nauri. Turut dihadiri Sekretaris Hans Tatiorim, serta anggota Malton Paranama dan Stepanus Balubun.

    Baca juga:  Senator PB Ajak Selamatkan Satwa Khas Papua yang Terancam Punah

    Dalam penyampaian aspirasi, KNPI Teluk Bintuni yang dipimpin Keni Kindewara mendesak Menteri Investasi untuk meminta maaf kepada Bupati maupun seluruh warga Teluk Bintuni soal ucapannya yang menimbulkan polemik dan ketegangan antara masyarakat di perbatasan Teluk Bintuni dan Fakfak.

    KNPI menyampaikan aspirasi sekaligus tuntutannya secara tertulis dalam tiga poin. Pertama, mendesak kepada DPRD untuk meminta kepada Menteri Investasi untuk mengklarifikasi ucapannya melalui media yang disinyalir menimbulkan kegaduhan.

    Kedua, mendesak kepada DPRD untuk menyampaikan kepada Gubernur Papua Barat, DPR Papua Barat, dan MRP untuk memanggil Bupati Fakfak dan Teluk Bintuni untuk menyelesaikan masalah agar tidak menimbulkan konflik di kalangan masyarakat.

    Baca juga:  Kemendagri: Butuh 4.000 Lebih ASN untuk Ditempatkan di 4 DOB Papua

    Ketiga, meminta Bupati dan DPRD Teluk Bintuni untuk mempertahankan lokasi pembangunan pabrik Pupuk Kaltim di Bintuni sesuai dengan keputusan presiden yang sudah ditetapkan.

    “Kita keluarga Fakfak dan Bintuni ini bersaudara, untuk masalah tapal batas bagian tata pemerintahan Pemda Teluk Bintuni sudah mengurus ke Jakarta, jadi jangan lagi masalah ini membias,” ujar Keni.

    Baca juga:  Persit Kodim Bintuni Gelar Penyuluhan Kesehatan ke Warga Kampung Tirasay

    Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Teluk Bintuni, Andreas Nauri, mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam dengan masalah ini. DPRD Teluk Bintuni pun, kata dia, sudah bertemu Gubernur Papua Barat dan menyampaikan secara lisan kepada Anggota DPR RI, Rico Sia.

    “Beberapa waktu lalu kami sudah bertemu Gubernur dan anggota DPR RI Rico Sia yang membidangi SDM dan beliau siap mendukung, tapi secara tertulis akan kita buat secara berjenjang,” ujarnya. (LP5/red)

    Latest articles

    Kemenkumham Raih Penghargaan Digital Government Awards SPBE Summit 2024

    0
    JAKARTA, LinkPapua.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali meraih penghargaan Digital Government Awards dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024. Kemenkumham dinobatkan...

    More like this

    Kemenkumham Raih Penghargaan Digital Government Awards SPBE Summit 2024

    JAKARTA, LinkPapua.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali meraih penghargaan Digital Government Awards...

    Pembangunan Dermaga Tofoi Teluk Bintuni Capai 99%, Peresmian Dijadwalkan 6 Juni

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com - Dermaga Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) di Kampung Tofoi,...

    Penerimaan Bintara Polri dan Akpol Tahun 2024 Masuki Tahap Akhir

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Proses seleksi Polda Papua Barat memasuki tahap akhir. Dari 8.000 peserta di...