MANOKWARI, Linkpapua.com – Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP BJ) Provinsi Papua Barat masih dalam kategori rendah. Dari seluruh kabupaten, Manokwari mencatatkan ITKP BP tertinggi yakni 30,16.

Hal ini menjadi pembahasan pada rakornis Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJB) Papua Barat yang digelar di Aston Niu Hotel Manokwari, Selasa (13/8/2024).

Ketua panitia rakornis Surya melaporkan, Papua Barat memiliki nilai ITKP kurang yang berkisar antara 9,40 sampai 30,16. Pencapaian nilai ITKP tertinggi yaitu 30,16 pada Kabupaten Manokwari.

“Untuk mencapai nilai ITKP cukup kita harus mendapatkan poin antara 50-70. Sementara nilai ITKP baik adalah 70-90,” ujarnya.

Menurut Surya, maksud dari rakornis ini yaitu guna mendorong percepatan pemenuhan ITKP menuju kategori baik di tahun 2025.

“Di tahun 2024 kami berharap nilai ITKP untuk seluruh kabupaten di Papua Barat sudah memenuhi nilai ITKP kategori cukup. Sehingga di tahun 2025 kita sudah bisa memenuhi nilai ITKP kategori baik,” jelas Surya.

Surya juga menambahkan bahwa atas perintah Gubernur maka BPJB diminta untuk melakukan optimalisasi pengadaan barang dan jasa. Menurutnya penilaian ITKP kategori baik terdiri dari indikator tata kelola dalam tingkat operasional baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi pemanfaatan sistem pengadaan.

Untuk itu BPJB mengadakan rakornis guna menunjang percepatan pemenuhan ITKP kategori baik.

Di akhir Surya melaporkan bahwa peserta rakornis meliputi pimpinan perangkat daerah Papua Barat, utusan dari UKPBJ se kabupaten di Papua Barat dan seluruh ASN UKPBJ Papua Barat.

“Berdasarkan daftar hadir yang telah diisi ada enam kabupaten yang sudah hadir dan hanya kabupaten Fakfak saja yang tidak hadir pada rakornis pada kesempatan ini,” kata dia.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Yacob Fonataba menyampaikan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mengejar target ITKP. Meski nilai ITKP di seluruh Papua Barat masih rendah pemerintah tetap mengapresiasi dengan memberikan penghargaan atas upaya memenuhi ITKP pengadaan barang dan jasa.

“Diharapkan penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk pemerintah daerah yang ada di provinsi Papua Barat untuk menaikkan nilai ITKP menjadi kategori baik,” terang Yacob.

Yacob menuturkan ada beberapa yang perlu diapresiasi yaitu pertama tingkat kematangan UKPBJ pada tahun 2023 pada tingkat 1/9 sementara pada tahun 2024 telah mencapai 7/9.

Selanjutnya yaitu apresiasi atas pemenuhan standar LPSE Kabupaten Manokwari tahun 2023 berada pada angka 12 dari 17. Sementara di tahun 2024 sudah mencapai angka 17.

“Ini merupakan satu satunya LPSE di provinsi Papua Barat yang telah mencapai 17 standardisasi
LPSE,” katanya.

Melalui kegiatan rakornis ini Yacob mendukung peningkatan percepatan ITKP pengadaan barang dan jasa. Pertama mengumumkan rencana umum pengadaan pada OPD tepat waktu. Selanjutnya melakukan pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing, melakukan e-tendaring maupun e-non tendering pengadaan barang dan jasa yang tidak bisa melalui e-purchasing dan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri serta mencatat dan melaporkan semua kegiatan. (LP14/red)