23.3 C
Manokwari
Rabu, Juli 2, 2025
23.3 C
Manokwari
More

    Hari Ini Pemprov Papua Barat Resmi Serahkan Dokumen KUA-PPAS ke DPR

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023 secara resmi diserahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Papua Barat ke DPR, Selasa (29/11/2022). Penyerahan berlangsung di Hotel Aston Niu Manokwari.

    “Penyerahan dokumen KUA-PPAS induk 2023 resmi dari TAPD kepada Ketua DPR Papua Barat dalam rapat paripurna. Jadi, baru penyerahan materi, ya. Belum tanda tangan kesepakatan,” kata Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, kepada wartawan melalui telepon selulernya, Selasa (29/11/2022) pagi.

    Dijelaskan Wonggor, waktu pembahasan sangat singkat. Sesuai mekanisme, pembahasan APBD harus rampung 30 November 2022.

    Baca juga:  Waterpauw Segera Tunjuk Plt, Pasca Penetapan Kadishub Papua Barat Jadi Tersangka

    Meski sulit memenuhi deadline, Wonggor menegaskan, DPR tetap melaksanakan mekanisme kedewanan. Pihaknya juga telah resmi menyurati Mendagri Tito Karnavian meminta perpanjangan waktu pembahasan KUA-PPAS induk 2023 hingga penetapan menjadi Perda APBD Induk 2023.

    “Hari ini juga DPR Papua Barat secara kelembagaan resmi menyurati Mendagri untuk memohon penambahan waktu dari tanggal 30 November hingga beberapa hari ke depan untuk pembahasan APBD,” ujarnya.

    Wonggor menegaskan, seharusnya tahapan penyerahan, pembahasan, hingga penetapan APBD induk 2023 berjalan sesuai dengan mekanisme dewan. Hal ini agar APBD bisa ditetapkan pada 30 November 2022.

    Baca juga:  Launching Kebun Lahan Sumber Pangan, Waterpauw: Jangan Anggap Formalitas, Ini Penting

    Namun, karena keterlambatan penyerahan materi dari eksekutif, target itu menjadi molor. Wonggor secara terbuka menyoroti kinerja eksekutif.

    “Kami sudah mengingatkan kepada eksekutif dua bulan sebelumnya, namun tidak digubris. Diharapkan penyerahan dokumen KUA-PPAS di bulan Oktober supaya dapat dibahas dengan waktu yang panjang,” ketusnya.

    Dia menyesalkan sistem di Pemprov Papua Barat yang tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Pemprov selalu menunggu penyerahan materi KUA/PPAS pada injury time.

    “Ini, kan, hal seperti ini akan merugikan masyarakat,” ucapnya.

    Wonggor juga menyebut keterlambatan itu telah melanggar aturan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2021, Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, karena itu harus kembali mengacu pada siklus pembahasan anggaran yang sebenarnya.

    Baca juga:  Papua Barat Perpanjang PPKM, 5 Wilayah Masih di Level 3

    Pj Sekda Papua Barat, Dance Sangkek, saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan DPR terkait agenda tersebut.

    “Rapat paripurna itu agenda penting. Jadi, nanti kita koordinasi dengan DPR Papua Barat,” kata Dance kepada wartawan usai memimpin upacara HUT ke-51 Korpri di Pendopo Kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (29/11/2022). (LP2/Red)

    Latest articles

    Pensiun dari ASN, Oktovianus Mayor Pilih Mengabdi untuk Gereja dan Umat

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com - Usai menuntaskan pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara (ASN), Oktovianus Mayor memilih jalur pelayanan umat sebagai arah pengabdiannya berikutnya. Mantan Kepala Biro...

    More like this

    Pensiun dari ASN, Oktovianus Mayor Pilih Mengabdi untuk Gereja dan Umat

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Usai menuntaskan pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara (ASN), Oktovianus Mayor memilih...

    Pemprov Papua Barat Apresiasi Dedikasi Kabiro Organisasi-Pemerintahan yang Purnatugas

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat memberikan apresiasi kepada dua sosok birokrat...

    Obet Rumbruren Sampaikan Pentingnya Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah Sukseskan MBG

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digalakkan di seluruh pelosok negeri. Kali...