26.1 C
Manokwari
Minggu, Januari 19, 2025
26.1 C
Manokwari
More

    Giliran Bendahara Disnakertrans Papua Barat Ditetapkan Tersangka, Langsung Ditahan

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com– Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Papua Barat, AHHN sebagai tersangka dalam perkara korupsi dana tambahan penghasilan pegawai (TPP) 2023, Senin (18/3/2024). Usai menjalani pemeriksaan, AHHN langsung ditahan.

    AHHN adalah tersangka kedua dalam kasus ini. Sebelumnya, Kejati telah menahan Kadis Nakertrans Frederick Saidui.

    Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Harli Siregar mengatakan penyidik melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap AHHN.

    “Penetapan tersangka dan penahanan seorang berinisial AHHN yang bertugas sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas dimaksud (Disnakertrans),” kata Harli Siregar Senin (18/3/2024).

    Baca juga:  Partai Hanura Optimistis Menangkan Ganjar-Mahfud di Papua Barat

    Harli menyebut bendahara nonaktif di Disnakertrans Papua Barat itu bakal menjalani penahanan selama 20 hari di Lapas Kelas IIB Manokwari sebagai tahanan titipan Jaksa. AHHN diduga bersama dengan eks kadisnaker melakukan tindak pidana korupsi terkait dana tambahan penghasilan pegawai (TPP) tahun 2023.

    Diduga terdapat kelebihan pembayaran TPP kemudian Kepala Disnakertrans Papua Barat mengambil kebijakan membayar THR dengan kelebihan TPP bulan November 2023.

    Baca juga:  PPA Papua Barat Salurkan 200 Paket Sembako untuk Mahasiswa Erikson Tritt Manokwari

    Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat Abun Hasbulloh Syambas menambahkan secara garis besar dalam perkara ini, eks kepala dinas meminta AHHN untuk mencarikan uang guna membayar THR di bulan Desember 2023.

    “Jadi si AHHN inilah mencarikan uang,” kata Abun Hasbulloh.

    Dana Tambahan Penghasilan Pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Papua Barat diduga disalahgunakan oleh Kepala Dinas Frederik Saidui yang sudah ditahan sejak 1 Maret 2024 lalu.

    Baca juga:  Raih 5 Champions-6 Emas di Ajang Pesparawi, Hermus Puji Kontingen Manokwari

    Ditaksir terdapat kerugian negara mencapai Rp1,037 Miliar dari Dana TPP September November 2023 di dinas tenaga kerja dan Transmigrasi.

    Pasal yang disangkakan kepada Bendahara AHHN yakni pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tetang Perbatasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan tambahkan UU Nomor 20 Tahun 2021 tetang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(LP2/Red)

    Latest articles

    Asah Skill Komunikasi, GBI Manokwari Gelar Pelatihan Public Speaking

    0
    MANOKWARI,Linkpapua.com -Departemen Pemuda dan Anak (DPA) GBI menggelar pelatihan public speaking for youth yang diperuntukkan bagi generasi muda di Manokwari. Kegiatan digelar di aula...

    More like this

    Pemprov Papua Barat Salurkan Hibah di Sejumlah Kampung di Fakfak

    MANOKWARI,Linkpapua.com - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat menyalurkan bantuan hibah perlengkapan kantor...

    Survei Poltracking Pilkada Bintuni: Sulit Terkejar, Elektabilitas Yo Join 43,8%

    TELUK BINTUNI,Linkpapua.comPoltracking Indonesia merilis hasil survei elektabilitas calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni....

    Kampanye Dimulai Hari ini, Lintas Komponen di Papua Barat Serukan Pilkada Damai

    MANOKWARI, Linkpapua.com - Bawaslu Papua Barat menggelar deklarasi kampanye damai dengan melibatkan lintas elemen, Selasa...