26.8 C
Manokwari
Sabtu, April 20, 2024
26.8 C
Manokwari
More

    Gandeng KPK, Pemkab Bintuni Kejar Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

    Published on

    BINTUNI, linkpapua.com-Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw membuka rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Sasana Karya, Senin (30/5/2022). Rakor ini membahas upaya pemda menelusuri pajak daerah dan aset-aset bermasalah.

    Bupati Kasihiw mengatakan, dalam upaya pencegahan korupsi pihaknya telah bekerja sama dengan KPK, BPKP dan Kementerian Dalam Negeri RI. Pendampingan tiga lembaga ini membuat tata kelola keuangan di Bintuni menunjukkan tren membaik.

    “Hari ini hingga besok kita semua akan bersinergi dan melakukan brain-storming dalam rangka koordinasi, evaluasi dan penetapan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Teluk Bintuni, terutama untuk dua area indikator, yaitu area pajak daerah dan aset bermasalah,” jelas Kasihiw.

    Baca juga:  Yonif RK 136 Meyerga Rayakan Jumat Agung Bersama Masyarakat Bintuni

    Menurutnya, pengawasan terhadap keuangan daerah tidak hanya pada aspek penggunaan keuangan daerah saja, melainkan juga dari sisi penerimaannya. Dalam area pajak daerah, jelas Kasihiw,, penerimaan daerah yang tinggi dapat mendukung kemandirian keuangan pemerintah daerah.

    “Tata kelola Pajak Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sendiri menunjukkan tren kenaikan yang baik pada tiga tahun terakhir walaupun dalam masa pandemi covid-19. Yang perlu sama-sama kita pikirkan rencana aksinya antara lain data base pajak yang kurang akuntabel, penagihan piutang pajak dan inovasi dalam upaya peningkatan pajak,” urai Kasihiw.

    Baca juga:  Ketua Pengadilan Tinggi PB Tinjau Lokasi Pembangunan Kantor PN di Teluk Bintuni

    Sejalan dengan itu, pengelolaan aset daerah juga seringkali kurang mendapat perhatian dalam tata kelola pemerintahan. Sehingga sering didapati pencatatan dan pengelolaan aset yang tidak transparan dan akuntabel.

    Dijelaskan Kasihiw, ada juga masalah pada banyaknya aset yang dikuasai pihak ketiga. Padahal aset merupakan sektor strategis dalam pemerintahan.

    “Banyaknya aset yang kuasai pihak ketiga butuh keterlibatan KPK. Dalam rakor ini, mari kita menyusun rencana aksi untuk melakukan perbaikan manajemen aset daerah dengan melakukan langkah langkah seperti penatausahaan aset serta pengawasan dan pengendalian aset daerah,” tandasnya.

    Baca juga:  Jadi Saksi Langsung, Pangdam XVIII/Kasuari Terpesona Pengalengan Hasil Laut di Teluk Bintuni

    Dijelaskannya, untuk mendukung dan memenuhi salah satu program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) Tahun 2021-2022 yaitu Tata Kelola Pemerintahan melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP), maka program pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Teluk Bintuni merupakan tanggung jawab bersama. Agar tercapai cita cita reformasi birokrasi dalam mewujudkan good governance, akuntabilitas dan birokrasi yang melayani.

    “Saya percaya, sinergitas kita semua dalam mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan salah satu usaha kita bersama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang damai, maju, produktif dan berdaya saing,” imbuh Kasihiw.

    LP5/red)

    Latest articles

    Pemkab dan Pemprov Siapkan Ganti Rugi Warga Terdampak Alihtrase Rendani

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Bupati Manokwari Hermus Indou Jumat(19/4/2024) menggelar pertemuan dengan warga terdampak pembangunan alihtrase jalan menuju bandara Rendani. Disampaikannya, Pemda Manokwari dan Pemprov Papua Barat...

    More like this

    Pemkab dan Pemprov Siapkan Ganti Rugi Warga Terdampak Alihtrase Rendani

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Bupati Manokwari Hermus Indou Jumat(19/4/2024) menggelar pertemuan dengan warga terdampak pembangunan alihtrase...

    Rela Pensiun Dini, Dominggus Rumadas Siap Maju Jadi Calon Bupati Manokwari

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Salah satu putera Doreri, Dominggus Rumadas memutuskan untuk maju sebagai bakal calon...

    Tren Kasus DBD Naik, Dinkes Papua Barat Lakukan Edukasi di Masyarakat

    MANOKWARI, linkpapua.com- Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Feny Maya Paisey mengatakan, tren kasus DBD...