27.5 C
Manokwari
Sabtu, Maret 29, 2025
27.5 C
Manokwari
More

    Fraksi Otsus PB Desak Pemerintah Angkat Guru Honorer di Pedalaman jadi ASN

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat George Dedaida meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada guru yang mengabdi di pedalaman Papua. George menilai guru-guru itu layak mendapatkan insentif lebih.

    “Para guru tersebut layak diberi insentif lebih. Karena mereka mau mengabdi dan mencerdaskan anak-anak Papua yang ada di pedalaman,” terang George, Kamis (25/11/2021).

    Menurut dia, guru-guru yang mengabdi di pedalaman seharusnya tidak ada lagi yang berstatus honorer. Mereka harus diberi penghargaan lebih dengan pengangkatan menjadi PNS.

    “Sebab para guru di pedalaman, mau mengabdikan hidup mereka dengan segala risiko. Jadi kita juga harus memberikan mereka apresiasi,” ujar George.

    Baca juga:  Pj Gubernur Ali Baham Resmi Tutup Pelaksanaan MTQ X Papua Barat

    George menyebutkan, ada sejumlah persoalan pendidikan yang sampai saat ini belum bisa ditangani pemerintah. Salah satunya adalah tentang status para guru tersebut.

    Menurut dia, sampai saat ini banyak guru yang harus membagi fokus. Di satu sisi mereka dituntut untuk mengajar. Namun di sisi lain mereka juga harus berjuang menuntut hak-haknya.

    “Kalau bisa, semua guru honorer yang ada segera diangkat menjadi pegawai. Para guru ini juga harus fokus mengajar. Dan itu baru bisa mereka lakukan kalau semua hak-hak dasarnya sudah kita penuhi,” tegas George.

    Baca juga:  Sebar 1.000 Takjil, Polda Papua Barat Berkolaborasi dengan Ormas dan Mahasiswa

    Hal lain, lanjut George, adalah masih belum meratanya jumlah guru di beberapa daerah. Di beberapa daerah jumlah guru sudah terpenuhi. Namun di tempat lainnya, masih sangat kekurangan.

    “Ke depan, prioritas penerimaan pegawai di kabupaten dan kota adalah tenaga pendidik. Kita masih sangat kekurangan guru. Selain menambah tenaga pendidik, sertifikasi guru juga sangat penting untuk dilakukan. Sebab dengan sertifikasi, maka kita akan tahu dan bisa mengukur kompetensi guru. Menurut saya, dua hal penting ini yang harus segera dilakukan pemerintah,” tutur George.

    Baca juga:  9 Calon Sekda PB Uji Makalah Besok, Komisi I: Kita Ingin Anak Asli Papua

    Fraksi Otsus, kata dia, akan membantu mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan persoalan pendidikan. Apalagi, masalah pendidikan juga menjadi salah satu isi dari Otsus.

    “Otsus juga mendorong bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Tanah Papua,” katanya.

    Regulasi di Undang-undang Otsus, sebut George, sudah sangat jelas menyebutkan jika pendidikan adalah salah satu hal mendasar yang harus ditangani. Itu adalah perintah undang-undang.

    “Dan pemerintah wajib melaksanakan perintah itu,” tutup Sekretaris LMA Papua Barat ini. (LP2/Red)

    Latest articles

    Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1446 H Jatuh 31 Maret 2025

    0
    JAKARTA, LinkPapua.com – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah atau Lebaran Idulfitri jatuh pada Senin (31 /3/2025). Kepastian ini diumumkan...

    More like this

    Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1446 H Jatuh 31 Maret 2025

    JAKARTA, LinkPapua.com – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah...

    Presiden Prabowo Resmikan PP Perlindungan Anak di Era Digital

    JAKARTA, LinkPapua.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggara...

    Kemenag Gelar Sidang Isbat Malam Ini, Tentukan 1 Syawal 1446 H

    JAKARTA, LinkPapua.com – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat malam ini, Sabtu (29/3/2025),...