27 C
Manokwari
Minggu, Juni 16, 2024
27 C
Manokwari
More

    Ferry Onim Soroti Implementasi UU Otsus Belum Optimal untuk OAP  

    Published on

    SORONG, LinkPapua.com – Aktivis muda Papua, Ferry Onim, menegaskan pentingnya penghormatan terhadap amanah Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang diberikan negara untuk orang asli Papua (OAP).

    Sosok yang akrab dengan sebutan Kaboy Merah itu menekankan bahwa UU Otsus adalah instrumen khusus yang dirancang untuk memungkinkan kemandirian Papua dalam berbagai bidang, terutama politik.

    Kaboy Merah menyatakan saat ini UU Otsus belum menjawab kebutuhan adanya partai lokal bagi OAP. Menurutnya, semua partai politik yang ada di Papua harus dipimpin OAP untuk memastikan representasi yang tepat dan mengakomodasi aspirasi lokal yang tidak terjawab oleh UU Otsus.

    Baca juga:  Apel Pasukan Operasi Mantap Brata, Kapolres Teluk Bintuni: Terorisme Harus Dihadapi Serius

    Selain itu, Kaboy Merah mengingatkan OAP harus memahami makna dari UU Otsus, terutama dalam konteks pencalonan pemimpin daerah, seperti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil walikota.

    Ia menekankan pentingnya pemahaman ini untuk menghindari pelanggaran terhadap UU Otsus dengan mencalonkan non-OAP di posisi strategis.

    “Papua sangat diistimewakan melalui UU Otsus. Namun, jika wilayah khusus ini diisi oleh non-Papua, maka UU Otsus yang dianggap khusus menjadi tidak berarti,” ujar Kaboy Merah, Senin (10/6/2024).

    Ia juga menegaskan calon pemimpin asli Papua harus memahami tujuan lex spesialis dari UU Otsus serta tidak mencari dukungan dari non-OAP hanya untuk memenangkan pemilihan.

    Baca juga:  Makin Sadar Tertib Lalu Lintas, Warga Antusias Urus SIM di Polres Teluk Bintuni

    Kaboy Merah mencontohkan bagaimana daerah otonom khusus lainnya, seperti DI Yogyakarta dan DKI Jakarta, memberikan kesempatan kepada anak negeri setempat.

    Ia berharap OAP menyadari hal ini dan menolak ruang bagi non-OAP untuk menduduki posisi kepemimpinan di era Otsus.

    Lebih lanjut, Kaboy Merah berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah mengikuti petunjuk KPU RI yang mengacu pada UU Otsus.

    Menurutnya, jika calon gubernur dan wakil gubernur, serta calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota bukan OAP, maka mereka harus digeser demi memastikan keberpihakan UU Otsus.

    Baca juga:  Operasi Nemangkawi jadi Damai Cartenz, JDP: Rakyat Papua Tetap Korban

    Kaboy Merah mengungkapkan kekecewaannya terhadap implementasi UU Otsus yang belum memberikan kebahagiaan bagi OAP.

    Ia menyoroti bahwa hutan adat Papua masih digusur untuk mengeruk sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya tersebut tidak melibatkan orang asli Papua secara langsung. Hak politik OAP uga belum sepenuhnya dirasakan meskipun ada UU Otsus.

    “Hadinya Otsus seharusnya memberikan kebahagiaan bagi orang asli Papua, namun kenyataannya masih banyak yang belum merasakan manfaatnya secara langsung,” katanya.(LP10/Red)

    Latest articles

    Pemkab Teluk Bintuni Salurkan 59 Ekor Sapi Kurban

    0
    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com - Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menyerahkan 59 ekor sapi kurban dalam rangka Lebaran Idul Adha 1445 H/2024 M. Penyerahan dilakukan Wakil...

    More like this

    Pemkab Teluk Bintuni Salurkan 59 Ekor Sapi Kurban

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com - Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menyerahkan 59 ekor sapi kurban dalam...

    Pj Gubernur Ali Baham Serahkan Sapi Kurban 1 Ton Bantuan Presiden ke Ponpes Darussalam Manokwari

    MANOKWARI, Linkpapua.com - Pejabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere menyerahkan sapi Kurban bantuan...

    Hadiri Penamatan SD YPPK Santa Sisilia, Hermus Sampaikan Pentingnya Pendidikan  

    MANOKWARI, Linkpapua.com- SD YPPK Santa Sisilia Manokwari menggelar penamatan bagi siswa kelas VI pada...