MANOKWARI,Linkpapua.com – Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Papua Barat diminta mempercepat penyusunan dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Setelah pelantikan gubernur dan wagub, RPJMD sudah harus disusun guna mendukung visi misi untuk dua tahun ke depan.
Hal ini disampaikan dalam rakor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua Barat terkait dokumen RPJMD, Senin (10/2/2025).
Penjabat Sekda Papua Barat Yacob S Fonataba mengatakan, dokumen RPJMD sejatinya sudah memiliki rancangan teknokratiknya. Dengan rakor ini harapannya setiap perangkat daerah sudah menyiapkan dokumen-dokumen pendukung lain baik dari aspek perencanaan maupun lingkungannya seperti hasil evaluasi renstra sebelumnya.
“Karena setelah pelantikan gubernur terpilih kita sudah harus menyusun rancangan awal RPJMD yang periodesasinya dari awal tahun 2025 sampai pertengahan tahun 2025. Selanjutnya secara paralel kita juga sudah harus menyusun RKPD tahun 2026 dan untuk tahun berjalan ini dokumen eksisting kita RKPD 2025 akan disesuaikan. Ini kebutuhan untuk mengakomodir visi misi dari gubernur terpilih,” ujar Fonataba,
Dijelaskan Fonataba, sesuai tahapan pembangunan RPJMD 2025 – 2029,ini merupakan tahap pertama dari periodisasi pelaksanaan perencanaan jangka menengah yang akan dijabarkan dan diselaraskan dalam penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025 – 2029. Maka melalui rakor ini diharapkan laporan evaluasi pelaksanaan renstra dan renja perangkat daerah dapat disusun sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Serta nanti memuat data-data mutakhir yang merepresentasikan capaian pembangunan Provinsi Papua Barat dalam lima tahun terakhir sebagai masukan perencanaan di tahap berikutnya,” paparnya.
Ia juga berharap, dalam rakor perencanaan ini mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif dan akuntabel. Sekaligus memperkuat sinkronisasi kebijakan dan program perencanaan pembangunan daerah.
“Sehingga bermuara pada tercapainya dokumen perencanaan yang semakin berkualitas dan pada mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan diseluruh wilayah provinsi Papua Barat,” jelas Fonataba.
Plt Bappeda Deassy D Telelepta mengatakan bahwa rakor ini merupakan rencangan awal teknokratik. Di mana untuk selanjutnya pihaknya masih menunggu arahan dari gubernur terpilih.
“Sejatinya RPJMD yang disusun ini merupakan rancangan berdasarkan visi dan misi gubernur terpilih sehingga jika gubernur telah dilantik kami akan memaparkan kepada gubernur agar dikoreksi dan akan dievaluasi sebelum ditetapkan hasil akhir RPJM-nya,” katanya. (LP14/red)
