25.7 C
Manokwari
Selasa, April 1, 2025
25.7 C
Manokwari
More

    Dukung Rekrutmen 250 Jaksa, Warinussy: Saatnya OAP jadi Kajari di PB

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy mendukung rencana perekrutan 250 jaksa jalur afirmasi di Papua Barat. Namun ia berharap jaksa OAP bisa diberi ruang untuk menempati posisi strategis dalam upaya penanganan perkara korupsi.

    “Artinya kita harapkan, OAP ini bukan sekadar direkrut saja untuk mengisi kuota. Mereka juga harus disiapkan untuk menduduki posisi strategis,” ujar Warinussy dalam keterangan tertulis, Selasa (18/1/2022).

    Menurut Warinussy, selama ini jaksa OAP tak banyak diberi kesempatan untuk menduduki jabatan strategis di kejaksaan. Terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi. Padahal, banyak putra-putra OAP yang memiliki kompetensi untuk itu.

    Baca juga:  Pesan Waketum di Rakorwil Nasdem PB: Jangan Ada Faksi, Rebut Milenial

    Warinussy juga mengusulkan agar jaksa OAP diberi kesempatan untuk menduduki jabatan kepala kejaksaan negeri di Papua Barat.

    “Sudah saatnya para jaksa OAP yang telah menduduki jabatan dan kepangkatan eselonisasi yang memadai dipromosikan menduduki level kajari. Misalmya saja jadi Kajari Manokwari, Sorong, Fakfak, Kaimana atau Bintuni,” ujar Warinussy.

    Ia juga mengusulkan jaksa OAP yang memiliki prestasi dalam membongkar dugaan tindak pidana korupsi tidak dimutasi mendadak. Karena fenomena ini terjadi kata Warinussy.

    Menurutnya, ada jaksa OAP yang membongkar kasus korupsi justru dimutasi tiba-tiba dengan alasan promosi.

    Baca juga:  LP3BH Manokwari Dukung Kejati Papua Barat Usut Kasus Kredit Ganda TNI

    “Padahal perkara yang sedang ditanganinya masih berlanjut proses hukumnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ke depan ini tidak boleh terjadi,” paparnya.

    Kehadiran 250 orang jaksa OAP nantinya, lanjut Warinussy sangat penting. Hanya saja, mereka jangan hanya ditempatkan sebagai tenaga administrasi dan jaksa semata. Tetapi harus ditempatkan sebagai jaksa yang menangani perkara pidana. Baik pidana umum maupun pidana khusus.

    “Sebagai Advokat di Manokwari, Papua Barat saya melihat bahwa sesungguhnya beberapa perkara pidana korupsi yang sudah naik ke tahap penyidikan di Kejaksaan Negeri (Kajari) Sorong seperti perkara dugaan tindak pidana korupsi ATK dan barang cetakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Sorong Tahun anggaran 2017 mesti ditindaklanjuti hingga ada penetapan tersangkanya,” jelasnya.

    Baca juga:  Pemkab-DPRD Manokwari Urung Tetapkan Revisi Raperda Miras, Praktisi Hukum: Harusnya Itu Prioritas

    Jika kasus ini di SP3 atau dihentikan oleh Kajari Sorong, maka perlu dilakukan upaya hukum menurut UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahkan perlu dilakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sorong dan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus). (LP2/Red)

    Latest articles

    Pertamina Sesuaikan Harga BBM di Papua per 1 April 2025, Ini...

    0
    SORONG, LinkPapua.com – Harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua mengalami penyesuaian mulai Selasa (1/4/2025). PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan penurunan harga untuk beberapa...

    More like this

    Pertamina Sesuaikan Harga BBM di Papua per 1 April 2025, Ini Daftar Terbarunya

    SORONG, LinkPapua.com – Harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua mengalami penyesuaian mulai Selasa...

    Mugiyono jadi Khotib Salat Idul Fitri 1446 H di lapangan Kodim 1801/ Manokwari

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Wakil Bupati Manokwari Mugiyono menjadi khotib pada Salat Idul Fitri 1446 H...

    Pawai Takbir Lebaran Idulfitri, Bupati Bintuni Ajak Warga Pererat Silaturahmi

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, mengajak masyarakat untuk mempererat silaturahmi...