Sabtu, Januari 28, 2023
27 C
Manokwari
27 C
Manokwari
Sabtu, Januari 28, 2023

Indonesia COVID-19 Statistics

156,717
Total Kematian
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
14,516
Total Kasus Aktif
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
6,080,451
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am

DPRD dan Pemkab Manokwari Sepakati Delapan Raperda Non-APBD Tahun 2022

MANOKWARI, LinkPapua.com – DPRD bersama Pemkab Manokwari menyetujui delapan raperda dalam rapat paripurna tentang persetujuan DPRD Manokwari dan Pemkab terkait ranperda non-APBD tahun 2022, Rabu (14/12/2022).

Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan akan melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi DPRD Manokwari terhadap raperda usulan Pemkab. Diharapkan raperda tersebut dapat membawa kemajuan daerah serta meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Manokwari, Bons Rumbruren, yang memimpin rapat paripurna mengungkapkan lahirnya raperda sebagai bentuk tanggung jawab terhadap salah satu fungsi dari DPRD.

“Kami berharap raperda ini mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat serta memperlancar roda pemerintahan dengan menyelesaikan permasalahan maupun menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat,” ujarnya.

Baca juga:  Pemilik Ulayat Sepakat Tutup Sementara Tujuh Wilayah Tambang Emas di Manokwari

“Setelah disetujui DPRD berharap pemda dapat menindaklanjuti penyempurnaan untuk diserahkan ke Biro Hukum Setda Papua Barat guna mendapat nomor registrasi sehingga menjadi lembaran daerah sesuai mekanisme,” imbuhnya.

Baca juga:  Pemilik Ulayat Sepakat Tutup Sementara Tujuh Wilayah Tambang Emas di Manokwari

Delapan raperda yang merupakan usulan Pemkab Manokwari, yaitu raperda tentang pengelolaan limbah domestik; raperda tentang pembentukan Distrik Aimasi, Mokwam, Masni Utara, Wasirawi, dan Morujmega; raperda tentang pendirian perseroan daerah PT Mambruk Karya Mandiri; dan raperda tentang penyertaan modal perseroan daerah PT Mambruk Karya Mandiri.

Sementara, raperda inisiatif DPRD Manokwari, yaitu raperda tentang sistem pembinaan keolahragaan; raperda tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan; raperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas; serta raperda tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak. (LP3/Red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here