MANOKWARI, Linkpapua.com – Ketua DPC Partai Gerindra Manokwari, B Boneftar mempertanyakan hasil pleno bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Papua Barat dari Partai Gerindra. Benoftar menilai hasil pleno telah menyalahi mekanisme.
“Dalam memunculkan bakal caleg yang dilakukan oleh DPD Partai Gerindra Papua Barat menggelar pleno tidak melaksanakan mekanisme dengan tidak mengakomodir usulan dari DPC. Padahal calon yang diusulkan itu sudah teruji,” ujarnya, Selasa (2/5/2023).
Benoftar mengaku kecewa. Menurut dia, seharusnya usulan DPC diakomodir, sebab yang akan bekerja nantinya adalah mesin partai di tingkatan DPC.
“Sehingga seharusnya yang direkrut untuk maju dalam pileg tingkat provinsi merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh,” ujar Boneftar.
Diungkapkannya, Gerindra memiliki misi tidak hanya memenangkan Pemilu Legislatif (Pileg), namun juga memenangkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden.
“Rata-rata DPC kecewa karena DPD Gerindra Papua Barat tidak meminta masukan dari DPC untuk merekomendasikan orang di wilayah DPC itu untuk maju sebagai caleg di tingkat provinsi. Kita sudah usulkan orang-orang terbaik tentunya. Kalau nanti terpilih maka DPD Partai Gerindra Papua Barat yang pastinya namanya terangkat juga,” jelas Boneftar.
Di kesempatan berbeda, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat bidang informasi dan komunikasi, David Alexander Baru menjelaskan, mekanisme yang diambil oleh DPD Partai Gerindra Papua Barat sudah sesuai ketentuan.
“Yang harus dipahami adalah Partai Gerindra menggunakan sistem kebijakan diambil perintah dari atas ke bawah. Mekanisme yang memang selama ini sudah berjalan. Sehingga kalaupun ada perdebatan dari DPC maka kita akan berkomunikasi secara internal,” ujar dia melalui telepon.
David mengungkapkan pleno yang sudah dilakukan oleh DPD Partai Gerindra Papua Barat terhadap bacaleg tingkat provinsi sudah final. David yakin apa yang diputuskan DPD itulah yang terbaik.
“Gerindra adalah partai yang mengutamakan kader dan struktur. Soal memenangkan caleg itu tentunya akan dipersiapkan agar bisa menang. kita pasti menetapkan caleg sesuai dengan mekanisme dan pertimbangan yang matang tidak asal-asalan,” tegasnya.
Selain itu politisi muda tersebut juga mengingatkan bahwa untuk bacaleg tingkat provinsi merupakan kewenangan DPD.
“Tidak etis jika DPC memaksakan untuk ikut campur. DPC boleh memberikan saran untuk bacaleg siapa yang bisa maju di provinsi, tetapi kalau memaksakan tentu tidak seharusnya,” tutup David. (LP3/Red)