MANOKWARI,linkpapua.com– Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Papua Barat memberikan legalisasi kepada sedikitnya 60 industri kecil dan menengah (IKM) di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari. Legalisasi ini sebagai wujud dukungan Disperindag dalam mendorong kebangkitan IKM.
Pemberian legalisasi dilakukan dalam acara pengembangan sentra IKM yang digelar di Distrik Prafi, Senin (25/11/2024). Kegiatan ini rencananya akan dilakukan dalam dua tahap. Setelah di Prafi akan dilanjutkan ke Oransbari.
Kabid Industri Kecil Disperindag Papua Barat Vonny R Rumadas melaporkan bahwa kegiatan ini menggandeng Djikma Kemenperin RI. Menurutnya, pemberian legalisasi menjadi program pengembangan IKM di Papua Barat.
“Dengan adanya pendampingan ini diharapkan IKM di Distrik Prafi dapat berkembang, berdaya saing serta memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi daerah,” Ujarnya
Vonny juga melaporkan bahwa dalam mempermudah perizinan serta legalitas IKM pihaknya berkolaborasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta BPOM Manokwari.
Dijelaskan Vonny, Dinas Kesehatan akan berperan dalam perizinan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) dan apotek. Sementara BPOM akan melayani bagian usaha makanan dan minuman.
“Di BPOM akan dilakukan pengujian serta kelayakan sebelum diberikan perizinan resmi. Jika bapak/ibu punya PRT maka marketnya akan lebih bagus dan akan menjadikan penghasilan serta dapat memasukan produk kita di toko-toko serta swalayan,” katanya.
Menurut Vonny, semua kegiatan ini telah difasilitasi oleh Dinas Perindag. Diharapkan dengan kemudahan yang pemerintah berikan dapat meningkatkan IKM di Prafi,
Selain mempermudah perizinan pemerintah juga mendorong kapasitas pelaku IKM melalui pelatihan dan promosi produk.
Kanwil Hukum dan HAM Siap Beri Dukungan
Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat Ahmad Djunaidi mengatakan, pihaknya berperan dalam proses fasilitasi pendampingan pendaftaran merk. Disebut bahwa merek merupakan unsur penting dalam suatu usaha serta merek merupakan tanda atau suatu simbol.
“Dengan merek orang bisa melihat bagaimana produk itu dihasilkan serta bagaimana kualitasnya. Dengan merek juga akan menjadi pengakuan resmi bagi pemiliknya,” ujar Djunaidi
Dikataka Junaidi, pembuatan merek dilakukan dengan online dan offline. Jika seseorang ingin mendaftarkan mereknya maka akan dikenakan biaya sebesar Rp1.800.000.
“Tapi jika telah mendapatkan rekomendasi dari UMKM dan mendapatkan rekomendasi dari dinas UMKM setempat maka dikenakan biaya Rp500.000. Kami berterima kasih kepada Dinas Perindag Papua Barat yang telah memfasilitasi pelaku IKM di Prafi dalam hal proses pendaftaran merek yang ke depannya akan memberikan perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan,” imbuhnya.(LP14/red)
