MANOKWARI, LinkPapua.com – Tiga poin menjadi fokus pembahasan Dinas Kehutanan (Dishut) Papua Barat dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kehutanan Papua Barat yang berlangsung, Senin (22/5/2023).
“Sumber daya manusia (SDM), peningkatan ekonomi masyarakat, dan perubahan iklim. Tiga itu yang akan kita bahas dalam rakornis,” ujar Kepala Dishut Papua Barat, Hendri Runaweri.
Ia menjelaskan pada 2030, targetnya adalah mencapai keseimbangan antara pemanasan global dan emisi karbon agar iklim menjadi lebih baik bagi kehidupan manusia.
Hendri juga menyebutkan tentang penurunan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kehutanan setelah pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
“Usai pemekaran Papua Barat Daya maka PAD Papua Barat juga mengalami penurunan sehingga harus mendapatkan potensi yang ada untuk meningkatkan PAD,” katanya.
Staf Ahli Gubernur Papua Barat, Niko Tike, yang membuka rakornis mengungkapkan Papua Barat memiliki potensi kehutanan yang sangat besar.
“Kita memiliki potensi hutan yang besar sebelum pemekaran Papua Barat, yakni 9,7 juta hektare. Setelah pemekaran Papua Barat Daya menjadi 6,2 juta hektare yang tersebar di tujuh wilayah Papua Barat,” bebernya.
Meskipun terjadi penurunan luas hutan, menurut Niko, hal ini memberikan keuntungan dalam pengelolaan kehutanan yang lebih efisien dan efektif dibanding sebelumnya.
“Maka rentan kendali kewilayahan menjadi lebih terfokus pada tujuh kabupaten. Dampak lain yakni perlunya dilakukan penyesuaian kelembagaan yang semula 21 UPTD menjadi 8 UPTD,” ucapnya.
Niko juga mengungkapkan rencananya untuk melakukan perampingan di Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). (LP9/Red)
