MANOKWARI, linkpapua.com - Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, Keliopas Meidodga mendukung pemerintah pusat untuk menentukan calon Pj Gubernur Papua Barat berdasarkan kapasitas dan rekam jejak. Menurutnya, calon pj tidak harus OAP, yang penting bisa bekerja untuk orang banyak.
“Kita tetap taat pada aturan dan tidak perlu memaksakan diri harus OAP untuk kepentingan tertentu dan malah bisa memicu konflik horizontal. Lebih baik non-OAP agar di tengah posisinya dan tidak berpotensi menimbulkan kecurigaan,” ujar Meidodga, Jumat (6/10/2023).
Menurut dia, tidak ada perbedaan secara prinsip antara OAP dan non-OAP. Kata Meidodga, non-OAP juga tak masalah asal bisa menjaga netralitas.
“Karena ini menjelang tahun politik jadi pusat harus benar-benar selektif mendengar suara akar rumput. Bukan hanya perwakilan tertentu yang mungkin malah tidak mewakili suara kebenaran,” ungkapnya.
Senada dengannya, tokoh adat Matias Makambak juga sepakat, figur non-OAP bukan pertimbangan mutlak dalam memilih calon pj gubernur. Calon pj harus orang yang punya rekam jejak bersih dan berkomitmen untuk kepentingan rakyat.
“Tentunya yang memenuhi syarat. Salah satunya bapak Valentinus Sudarjanto Sumito. Beliau sudah pernah menjabat sebagai Pj Sekda Papua Tengah dan Pj Bupati Mimika dan beliau juga sangat layak untuk menjadi Pj Gubernur Papua Barat saat ini,” imbuhnya. (*/red)
