BINTUNI, Linkpapua.com- Salah satu penopang sebuah daerah dalam menggenjot pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) datang dari Perusda. Meski memang tak sebesar PAD yang didapat dari retribusi, pajak, dan PAD lainnya.

Perusahaan Daerah, digenjot berinovasi, dengan maksud untuk menopang belanja daerah dari berbagai sektor.

Di Kabupaten Teluk Bintuni, Perusda juga menjadi salah satu harapan Pemerintah untuk mengais PAD. Apalagi berdasarkan data, Perusda sudah mendapatkan suntikan dana miliaran rupiah dari tahun ke tahun.

Perusda Bintuni Maju Mandiri (BMM) sejauh ini telah mendapat suntikan anggaran mencapai Rp50 Miliar. Tentu tidak sedikit jika uang itu digunakan untuk peningkatan infrastruktur Teluk Bintuni.

Perusda BMM sejauh ini memiliki beragam program yang dijalankan, dengan garapan target-target dapat tercapai.

Pada program usaha jangka pendek, Perusda BMM bergerak dalam Penyedia Tenaga Kerja (Man Power Supply/MPS), pengelolaan sampah, bisnis BBM, usaha jasa transportasi laut, serta agen pembelian gas dari LNG Tangguh.

Kemudian untuk program usaha jangka menengah, perusda akan bergerak sebagai pemasok sayur dan buah, bisnis pusat kuliner dan distributor sembako.

Sedangkan program jangka panjang, ada rencana menjalankan bisnis hotel plus perkantoran serta mendirikan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas).

Namun, dari data yang dihimpun, dari sederet program usaha perusda yang telah disusun itu, hanya usaha MPS, pengelolaan sampah serta Bisnis BBM yang sudah jalan.

Dalam penyediaan tenaga kerja, pada April 2019 perusda telah mendapatkan kontrak kerja sama dengan CSTS untuk penyediaan tenaga kerja ke proyek pengembangan LNG Tangguh Train-3 senilai Rp45 miliar.

CSTS (Chiyoda, Saipem, Tripatra, SAE) adalah kontraktor utama British Petroleum (BP) Indonesia dalam hal penyediaan tenaga kerja di proyek LNG Tangguh.

Kemudian dari usaha pengelolaan sampah, sejak 2020 perusda telah teken kontrak dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Teluk Bintuni, untuk mengelola kebersihan kawasan Kota Bintuni.

Dijelaskan Kepala Dinas PUPR Teluk Bintuni, Andreas Tomy Tulak, S.T., nilai kontrak kerja sama itu sebesar Rp8 miliar. Nominal ini sudah include management fee yang diajukan perusda sebesar 15 persen.

“Untuk nilai kontrak tahun 2021, dalam APBD induk baru dianggarkan Rp3 miliar karena ada rencana pengembangan pelayanan kebersihan sampai di SP 1. Jadi untuk total nilai kontrak tahun ini, masih kita bahas dengan perusda,” jelas Tomy Tulak.

Sementara, untuk usaha BBM, perusda menjalin kerja sama dengan UPTD Kelistrikan Dinas Perumahan dan Pemukiman Teluk Bintuni, untuk penyediaan BBM mesin genset di sejumlah distrik. Namun, kerja sama ini sedang tersendat, menyusul masih ada tagihan yang belum dibayar UPTD Kelistrikan Dinas Perumahan.

Total tagihan BBM dari Perusda BMM awalnya senilai sekitar Rp4 miliar, tetapi pada 2020 sudah dibayar Rp500 juta. Diharapkan adanya pengalokasian anggaran untuk membayar tagihan itu dalam APBD Perubahan 2021.

Sudah adanya kegiatan usaha yang menghasilkan duit ini, seharusnya Perusda BMM sudah bisa menyisihkan dan menyetor pendapatannya ke RKUD sebagai PAD. (LP5/red)