Rabu, Desember 7, 2022
25.2 C
Manokwari
25.2 C
Manokwari
Rabu, Desember 7, 2022

Indonesia COVID-19 Statistics

156,717
Total Kematian
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
14,516
Total Kasus Aktif
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
6,080,451
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am

Deadline 30 November, Pembahasan RAPBD Papua Barat Bakal Dikebut

MANOKWARI, LinkPapua.com – Dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 Provinsi Papua Barat telah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat, Selasa (22/11/2022) kemarin. Rapat pembahasan dijadwalkan akan dimulai, Kamis (24/11/2022) besok.

Berdasarkan regulasi, RAPBD 2023 harus selesai dibahas paling lambat 30 November. Praktis, DPR Papua Barat tinggal menyisakan waktu kurang dari sepekan.

“Materi sudah diserahkan pada 22 November kemarin, sudah ada di Sekretariat Dewan,” kata Sekretaris DPR Papua Barat, Franky Kallex Muguri, Rabu (23/11/2022).

Menindaklanjuti agenda pembahasan RAPBD 2023, menurut Franky, unsur pimpinan akan menggelar rapat dengan fraksi-fraksi di DPR Papua Barat. Untuk agenda pembahasan, kata dia, unsur pimpinan dan fraksi akan rapat internal.

“Kemudian rapat dilanjutkan antara Banggar (Badan Anggaran) dengan TAPD sorenya. Agenda rapat ini dijadwalkan besok,” ujarnya.

Baca juga:  Harga Bapok Mulai Naik, DPR PB Minta Pemerintah Awasi Spekulan
Baca juga:  Gubernur Papua Barat Serahkan Materi APBD-P 2022 ke DPR, Naik Rp806 Miliar Lebih

Dijelaskan Franky, teknis pelaksanaan RAPBD sudah diatur sedemikian rupa. Selesai rapat pimpinan bersama fraksi dan juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), barulah Badan Musyawarah (Bamus) menggelar rapat untuk menetapkan lagi jadwal sidang pembukaan pembahasan RAPBD 2023.

“Jadwal sudah ada baru kita gelar pembukaan. Estimasi pembukaan sidang itu menunggu hasil rapat besok,” ujarnya lagi.

Franky mengingatkan bahwa ada batas waktu pembahasan, yakni 30 November.

Jika tenggat waktu ini bisa dipenuhi, maka pemerintah daerah bisa menghindari sanksi administrasi. Namun jika tidak, ada konsekuensi yang bisa berimbas pada anggaran.

“Jangan sampai lewat dari tanggal 30 November. Kalau lewat waktu tersebut bisa saja pagu anggaran kita dikurangi,” tutup Franky. (LP2/Red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here