28.3 C
Manokwari
Sabtu, Juli 27, 2024
28.3 C
Manokwari
More

    Curhat Waterpauw ke Komisi II: Ungkap Seretnya APBD dan Nasib Honorer

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw berbicara gamblang mengenai berbagai problem yang tengah dihadapi para kepala daerah se-Tanah Papua. Mulai dari kian seretnya APBD hingga masalah pengangkatan honorer yang tak kunjung kelar.

    Kata Waterpauw, sejak Provinsi Papua Barat Daya terbentuk, Provinsi Papua Barat mengalami banyak masalah pada keuangan daerah. Peralihan sebagian dana APBD ke PBD membuat beberapa program terhambat.

    “Sebagai Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua yang mewakili enam gubernur dan 42 bupati/walikota, saya ingin menyampaikan kepada Pemerintah Pusat, yaitu Menteri Keuangan RI dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI, bahwa aspek pembiayaan pasca pemberlakuan Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua, sangat membebani daerah,” ujar Waterpauw di sela-sela pertemuan dengan Komisi II DPR RI.

    Baca juga:  Waterpauw Perkenalkan Pj Sekda Papua Barat Dance Sangkek ke ASN

    Kata Waterpauw, atas kesepakatan bersama Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, maka mereka mengajukan beberapa aspirasi. Pertama dalam hal pembiayaan daerah-daerah pemekaran/Daerah Otonomi Baru, harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dengan menggunakan dana APBN. Agar tidak membebani fiskal daerah yang sangat minim.

    Baca juga:  Pokir DPR-PB Untuk RAPBD 2022 Mulai Disusun

    “Kedua mengangkat tenaga P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan Tenaga Harian Lepas/Honorer (THL) menjadi Aparatur Sipil Negara untuk mengisi kuota pegawai pada daerah-daerah otonomi baru,” terang dia.

    Tuntutan ini kata Waterpauw sejalan dengan amanat UU Otonomi Khusus.

    “Ya, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,” tegas Waterpauw.

    Baca juga:  Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Gubernur Papua

    Meski kesepakatan ini sejatinya dialamatkan pada Pemerintah Pusat, khususnya Menteri Keuangan RI dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI, namun kata Waterpauw, mengingat DPR memiliki fungsi pengawasan maka pihaknya menimbang penting untuk menyampaikan landasan pemikirannya di hadapan Anggota Dewan.

    “Kita berharap ini menjadi perhatian DPR RI. Untuk kemudian ditindaklanjuti ke pemerintah pusat,” katanya. (LP9/Red)

    Latest articles

    Hari ini, Lintas Komponen Tanam 1.000 Mangrove di Pantai Sowi Manokwari

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com - Lintas komponen di Papua Barat melakukan penanaman 1.000 mangrove di pesisir Pantai Sowi, Manokwari, Jumat (26/7/2024). Gerakan reboisasi ini dilaksanakan dalam rangka...

    More like this

    Hari ini, Lintas Komponen Tanam 1.000 Mangrove di Pantai Sowi Manokwari

    MANOKWARI, Linkpapua.com - Lintas komponen di Papua Barat melakukan penanaman 1.000 mangrove di pesisir Pantai...

    KPU RI Masih Kaji Usulan Kenaikan Dana Operasional PPD-PPS Bintuni 

    TELUK BINTUNI,LinkPapua.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Teluk Bintuni menyebut, usulan kenaikan dana operasional PPD...

    Bawaslu Manokwari bersama PWI Papua Barat Komitmen Wujudkan Pilkada Berintegritas

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manokwari menggelar coffe morning bersama pekerja media dan...