Mansel – Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran, ST menilai kritikan masyarakat terkait kinerja pemerintah daerah saat ini boleh-boleh saja. Asal, kritikan itu bersifat membangun, bukan menjatuhkan.
“Kami selalu membuka diri untuk setiap kritikan dan saran demi kemajuan Manokwari Selatan,” jelasnya belum lama ini usai pasangan MAWAR mendaftar di KPU Mansel.
Menurutnya setiap kritikan membuktikan sikap kritis dan sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap jalannya pembangunan. Meski demikian, ia berharap kritikan masyarakat tidak selalu dibarengi dengan sikap pesimis akan sebuah perubahan dalam pembangunan.
“Belum apa-apa, kita sudah dicurigai tanpa bukti dan dasar yang kuat. Silahkan kritik karena itu bagus, agar program pembangunan berjalan lebih baik,” kata Waran kala itu.
Ia mencontohkan kritikan soal CPNS Formasi 2018, terutama kuota 80 persen untuk orang asli Papua, atau lebih tepatnya anak asli Manokwari Selatan.
Menurutnya, kuota 80:20 sudah dipenuhi bahkan melampaui tetapi masih saja didemo pencaker. Kondisi ini justru membingungkan pemerintah daerah.
Waran meminta para pencaker bersabar karena sedang menunggu payung hukum dari Kemenpan-RB, agar saat pengumuman nanti tidak disebut ilegal.
“Jangan khawatir yang berlebihan, kami (MAWAR) tetap prioritaskan anak-anak Manokwari Selatan. Tidak usah ragu lagi,” tegasnya.
Soal kritikan, Wakil Bupati Manokwari Selatan, Wempy W. Rengkung mengaku apa yang disampaikan masyarakat harus jelas. Poin dan sasaran kritikan harus tepat, agar pemerintah daerah memahami dan menyiapkan solusi terbaik.
“Kalau tidak jelas apa yang dikritik, kekurangannya dan apa saran serta solusi, bagaimana kita mau menyesuaikannya ?. Tidak mungkin kita menduga-duga apa yang ada didalam pikiran bapak ibu sekalian,” tutupnya. (LPB6/red)
