Senin, Oktober 2, 2023
26.2 C
Manokwari
26.2 C
Manokwari
Senin, Oktober 2, 2023

Bupati Teluk Bintuni Bahas Rekrutmen CPNS dan PPPK di Rakornas Persiapan Pengadaan ASN 2023

JAKARTA, LinkPapua.com – Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Rakor yang melibatkan bupati, wali kota, dan kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BKPP) dari seluruh Indonesia ini dibuka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kasihiw pada kesempatan ini membahas mengenai mekanisme perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah berjalan.

Ia menegaskan pentingnya ketentuan dari Kementerian PANRB, khususnya dalam melihat kebutuhan daerah, terutama dalam formasi untuk guru dan tenaga kesehatan yang menjadi prioritas.

Kasihiw juga mengungkapkan jumlah penerimaan umum yang masih dalam proses, yaitu 302 formasi pada 2021 dan 546 formasi lainnya. Ia berharap proses perekrutan ini dapat diselesaikan dalam tahun ini, mengingat keterkaitannya dengan anggaran.

Baca juga:  Hadiri 'Makan Patita' Keluarga Maluku, Kasihiw: Kita Semua Basudara

“Mudah-mudahan di anggaran perubahan ini kita sudah siapkan,” ujarnya yang saat rakor dibersamai Plt. Kepala BKPP Teluk Bintuni, Derek Asmuruf.

Rakor ini, kata Hermus, menjadi momen penting dalam menyelaraskan anggaran dengan rekrutmen pegawai. Selain itu, para peserta dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di seluruh Indonesia juga memberikan masukan terhadap revisi undang-undang (UU) ASN yang sedang direncanakan.

Baca juga:  Petrus Kasihiw Siap Berebut Kursi Senayan

Ia berharap revisi UU nanti dapat memberikan kepastian. “Kita harus menghindari tumpang tindihnya peraturan terkait ASN, khususnya di wilayah Papua,” tutur Kasihiw.

Selain itu, Kasihiw juga menyoroti perlunya pertemuan khusus dengan Menteri PANRB terkait kebutuhan ASN di wilayah Papua yang mengalami pemekaran provinsi.

Ia menyadari hal ini akan berdampak pada rekrutmen pegawai sehingga dibutuhkan koordinasi yang tepat untuk menghindari migrasi pegawai dari kabupaten ke provinsi yang berpotensi menimbulkan kendala administratif. (LP5/Red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here