JAKARTA, Linkpapua.com– Bp resmi menandatangani kontrak Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI) onshore dan offshore dengan dua kontraktor senilai US$3,6 miliar atau sekitar Rp56,5 triliun. Kedua kontraktor itu yaitu Saipem dalam konsorsium dengan mitra PT Meindo Elang Indah dan JGC Holdings Corporation, melalui local subsidiary-nya PT JGC Indonesia.
Penandatanganan kontrak dilaksanakan, Selasa (26/11/2024) oleh Procurement VP bp James Tehubiju. Dari pihak Saipem diwakili Paolo Evangelista dan Vincent Chan dari Meindo. Sementara penandatangan dari JGC Indonesia adalah Soeryadi.
Turut menyaksikan penandatanganan kontrak Kepala SKK Migas Djoko Siswanto dan Kathy Wu, bp regional president Asia Pacific, gas & low carbon energy.
Sebelumnya, pengumuman atas keputusan investasi akhir (FID) senilai lebih dari US$7 miliar atau sekitar Rp 110 triliun atas Proyek Tangguh UCC sendiri disampaikan oleh CEO bp Murray Auchincloss, atas nama bp dan para mitra kontrak kerja, kepada Presiden Prabowo Subianto di London tanggal 21 November 2024, pada saat kunjungan kerja perdana Presiden Prabowo ke Inggris sebagai bagian dari kunjungan beliau ke enam negara.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan sebagai Proyek Strategis Nasional, proyek ini memainkan peran penting dalam mendukung Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat, mencapai target produksi gas nasional, dan memajukan upaya dekarbonisasi untuk mencapai tujuan pengurangan emisi nasional.
Djoko menyampaikan kegembiraannya, bahwa menjelang akhir tahun 2024, Proyek UCC telah berhasil mencapai dua tonggak penting dalam perkembangannya. Tonggak sejarah pertama adalah keputusan FID yang diumumkan manajemen bp saat pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di London, Kamis (21 November 2024) lalu. Saat ini, kita menyaksikan pencapaian besar kedua: penandatanganan kontrak EPCI untuk fasilitas darat dan lepas pantai.
Dia meminta bp agar mengambil pelajaran dari pelaksanaan Proyek Train 3, untuk itu agar bp harus proaktif mengatasi permasalahan yang muncul dan mendiskusikannya dengan SKK Migas untuk mencari solusi yang efisien dan efektif.
“Saya minta agar bp proaktif dan aktif melakukan komunikasi ke SKK Migas, jangan menunggu sampai ada masalah yang muncul, harus diidentifikasi dan dilakukan upaya penyelesaian masalah sejak dini agar proyek ini bisa selesai sesuai rencana baik dari segi jadwal maupun biaya. Selain itu, keandalan fasilitas produksi yang sedang dibangun harus dijaga untuk meminimalkan penghentian yang tidak direncanakan di masa mendatang”, tegas Djoko.
Sementara itu, Kathy Wu, bp regional president Asia Pacific, gas & low carbon energy menyampaikan Proyek Tangguh berpotensi menghasilkan 3 triliun kaki kubik sumber daya gas tambahan bagi pemenuhan kebutuhan energi yang terus meningkat di Indonesia dan Asia, sekaligus mendukung upaya dekarbonisasi Indonesia melalui reinjeksi atas sekitar 15 juta ton CO2 pada fase awal.
“Investasi senilai US$ 7 miliar dari bp dan para mitra Tangguh ini merupakan bukti komitmen kami bagi ketahanan dan keberlanjutan energi Indonesia serta pengembangan wilayah Papua. Kami tidak mungkin mencapai keputusan akhir investasi proyek besar ini tanpa dukungan dari Kementerian ESDM dan SKK Migas. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas dukungan dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini,” ucap Kathy.
Sekilas Proyek UCC Tangguh
Proyek UCC (Ubadari, CCUS, Compression) Tangguh terdiri dari pengembangan lapangan gas Ubadari, peningkatan pemulihan gas melalui penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon (CCUS), dan kompresi di daratan. Hal ini menjadi penanda dimulainya tahap lanjutan dari pengembangan Tangguh LNG guna menambah 3 triliun kaki kubik sumber daya gas alam, dalam rangka mendukung agenda swasembada dan ketahanan energi Indonesia.
Proyek ini juga mendukung agenda dekarbonisasi Indonesia dengan cara menyuntikkan kembali sekitar 15 juta ton CO₂ ke dalam reservoir melalui salah satu penerapan teknologi CCUS yang pertama kali dikembangkan dalam skala besar di Indonesia.
Proyek ini akan menciptakan sekitar 6 ribu lapangan kerja selama konstruksi dan memberikan efek pengganda yang positif bagi masyarakat Papua. Tenaga kerja Tangguh LNG saat ini terdiri dari 99% warga negara Indonesia, 70% daripadanya warga lokal Papua.
Tentang SKK Migas
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), suatu satuan kerja khusus yang diberikan tugas oleh Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Peraturan Presiden No. 95/2012 jo. Peraturan Presiden No. 9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 36/2018 jo. Peraturan MESDM No. 2/2022.
SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.(LP2/Red)
