SORONG, Linkpapua.com – Akademisi Universitas Papua, Agus Irianto Sumule, memaparkan presentasi serius mengenai kondisi anak tidak mengenyam pendidikan di Provinsi Papua Barat.

Dia menjelaskan, total keseluruhan anak putus sekolah se- Papua Barat mencapai 68.988 anak. Pemetaan angka anak putus sekolah di wilayah Papua Barat, terbagi manjadi dua wilayah, yakni Bomberai dan Domberai

Bomberai mencakup Kabupaten Fakfak, Kaimana, dan Teluk Bintuni. Wilayah adat ini, Teluk Bintuni merupakan penyumbang terbesar anak tidak sekolah sebanyak 5.598 anak.

Selanjutnya, Kaimana dengan jumlah anak tidak bersekolah sebanyak 4.588 dan Fakfak sebanyak 4.318 anak tidak bersekolah.

Sementara, di wilayah Domberai yang mencakup Kabupaten Manokwari, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Teluk Wondama, Tambrauw, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan.

Manokwari merupakan penyumbang terbesar angka anak tidak bersekolah sebanyak 12. 804 anak. Kemudian Pegunungan Arfak dengan 8.508 anak tidak bersekolah, sedangkan di urutan ketiga Kota Sorong dengan jumlah 6.577 anak tidak bersekolah.

“Penyumbang anak putus sekolah terendah adalah Kabupaten Tambrauw dengan angka 1.061 anak tidak bersekolah. Total keseluruhan anak putus sekolah se-Provinsi Papua Barat, 68.988 anak putus sekolah,” jelasnya dalam pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Bupati/Wali Kota di Kabupaten Sorong, Kamis (20/10/2022).

Agus Sumule menyebut, terdapat tiga hal penting yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Kata dia, memberikan hak pendidikan anak, pendidikan dewasa, dan pembenahan tenaga guru.

“Kalau kita bicara pendidikan di mana pun di dunia ini, ada tiga hal, yaitu hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Serta berbicara tentang penduduk dewasa, berapa rata-rata pendidikan penduduk dewasa. Kemudian masalah ketiga, yaitu bagaimana situasi guru, karena gurulah yang menyelesaikan masalah ini. YouTube tidak bisa mengatasi masalah pendidikan, kecuali guru,” bebernya.

Menyikapi hal tersebut, Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, menyatakan Raker Bupati/Wali Kota merupakan sarana penting untuk membahas hal ini. Kata dia, wajib mencari solusi atas banyaknya faktor penyebab angka anak putus sekolah di Papua Barat yang menyentuh jumlah sangat besar.

Dasar pendidikan juga berpengaruh pada bekal masa depan guna menekan angka pengangguran di daerah.  “Banyak anak-anak asli Papua yang putus sekolah dari data 68.988 anak putus sekolah. Jadi, kita mau diskusikan dengan para bupati/wali kota untuk mencari solusi,”ujarnya. (LP9/Red)