MANSEL, Linkpapua.com- CPNS Manokwari Selatan dikabarkan tengah merencanakan aksi protes menyikapi belum terbitnya SK CPNS. Merespons isu itu, Pemkab Manokwari mengingatkan agar tidak ada aksi aksi demonstratif terbuka.

“Saya minta untuk tidak bersikap berlebihan dalam menyampaikan komentar. Kepada semua pihak yang berencana untuk melakukan aksi demo terkait isu yang beredar agar mempertimbangkannya dengan matang,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manokwari Selatan Adolof Kawey, Kamis (15/4/2021).

Kawey menyampaikan, saat ini pemerintah daerah sedang berupaya mempersiapkan diri memperjuangkan nasib anak-anak asli Manokwari Selatan dalam formasi P3K dan K2. Termasuk memperjuangkan mereka yang pada formasi 2018 lalu belum juga bisa diterbitkan SK CPNS-nya karena berbagai kendala.

Menurut Kawey, ada 845 calon pegawai negeri sipil yang lulus pada formasi 2018 lalu. Jumlah ini belum semuanya menerima SK karena berbagai kendala.

“Ada yang berkasnya belum lengkap. Ada yang berkasnya tidak sinkron antara dokumen satu dengan dokumen yang lainnya. Dan bahkan ada yang dokumen ijazahnya tidak sesuai dengan formasi yang dilamarnya,” jelasnya.

Dikatakan Kawey, karena itu harus dipahami bahwa SK yang belum terbit itu bukan karena kesengajaan. Tapi karena kendala administrasi dari yang bersangkutan.

Diungkapkannya, untuk memperjuangkan nasib mereka ini BKPSDM bahkan harus memohon untuk mengusulkan perubahan formasi agar mereka yang sudah lulus ini bisa diakomodir.

Namun demikian, untuk memperjuangkan ini harus dengan upaya yang elegan. Tidak dengan cara-cara yang kasar atau mengancam dan sebagainya.

“Berbicara di Menpan jangankan bicara terkait otsus, bicara dengan dasar yang lebih dari itu sudah saya lakukan, dengan mempertaruhkan jabatan saya. Tapi aturan tetap aturan, penerimaan CPNS dengan sistem CAT ini harus berdasarkan ranking,” katanya.

Kebijakan maksimal yang bisa kita dapat untuk memenuhi kuota 80-20 persen kelulusan adalah menambah kuota jumlah OAP yang lulus dengan syarat mereka yang dengan hasil tes tertinggi harus diakomodir menyusul.

Itulah sebabnya kata Kawey, mengapa ada tambahan 116 CPNS. Karena kalau itu tidak diakomodir maka akan menimbulkan indikasi KKN.

Kawey mengaku tidak bisa berbuat apa-apa terkait tambahan 116 ini karena keputusannya bukan di pihak Pemkab Mansel.

“Jadi untuk yang SK-nya belum diterbitkan sebanyak 39 orang, diantara mereka satu per satu sudah mulai melengkapi berkasnya dan siap untuk di SK kan. Sementara 18 di antaranya masih dalam perbaikan dan 6 di antaranya belum melengkapi berkas,” sebutnya.

Kawey meminta masyarakat dari 6 distrik yang ada agar bisa menahan diri. Tidak melakukan hal-hal yang berlebihan agar BKPSDM bisa lebih fokus menuntaskan pekerjaan yang masih tertunda ini.

“Tekanan dalam bentuk apapun justru malah memperlambat kinerja. Jangan sampai waktu kami harus tertahan karena kekeliruan dan kesalahpahaman yang tidak mendasar,” ucapnya.

Ke depan banyak pekerjaan yang masih menanti. Selain menuntaskan SK yang belum terbit, juga harus menyusun dan mengusulkan formasi 2019 dan 2020. Lalu menyusun dan mengusulkan formasi P3K serta K2.

“Jadi saya ingatkan kepada semua pihak untuk bijak dalam bertindak dan bijak dalam berkomentar, baik melalui media sosial maupun di lingkungan sekitar,” imbuhnya. (LP6/red)