MANOKWARI, Linkpapua.com– Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya meluncurkan Program Pengelolaan Terpadu Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua (MPTP) atau the Crown Jewel of Tanah Papua (CJP). Peluncuran program digelar di Manokwari, Kamis (18/7/2024).
Selain jajaran pemerintah provinsi, turut terlibat dalam program ini Yayasan EcoNusa, Konservasi Indonesia, Yayasan Permata Tanah Papua, Universitas Negeri Papua dan Kew Botanical Gardens. Selain itu, turut juga, WWF Papua, Bentara Papua, Fauna & Flora International, Cornel Ornithology Lab, Rain Forest Trust, Wild Tail dan GIZ Forclime.
MPTP merupakan kawasan bentang alam yang terletak di bagian Kepala Burung dan Leher Burung Papua. Tepatnya di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Area ini diketahui memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Juga menjadi sumber air utama bagi sungai-sungai dan kota-kota di sekitar Kepala Burung dan Leher Burung Papua.
Bentang Alam MPTP juga menjadi penyimpan karbon yang tinggi sehingga berperan besar dalam mengontrol perubahan iklim. Bentang Alam MPTP juga merupakan area di mana terdapat beberapa suku/sub suku asli Papua yang mendiami kawasan tersebut,
Di antaranya ada Suku Abun, Hatam, Ireres, Kuri, Meyah, Miyah, Moile, Moskona, Mpur, Sough, Sough Bouhon dan Wamesa sehingga area ini penting bagi penghidupan mereka.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Papua Barat Prof Charlie Heatubun dalam laporannya menjelaskan bahwa inisiatif program pengelolaan terpadu bentang alam MPTP merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya terhadap pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam di Bentang Alam Kepala Burung Papua.
”Sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan, yang mengimplementasikan kinerja
berbasis ekologi, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah berkomitmen untuk mempertahankan 70% tutupan hutan. Program ini merupakan bagian dari implementasi komitmen tersebut. Keterlibatan penuh dari pemerintah provinsi Papua Barat Daya juga menjadi dukungan nyata terhadap upaya pengelolaan bentang alam MPTP,” jelas Heatubun.
Prof Heatubun menambahkan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk memastikan penyelamatan hutan sekaligus pengakuan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alamnya dan tentunya mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mitigasi permasalahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati dan tertuang dalam Folu Net Sink 20 Kegiatan peluncuran program pengelolaan bentang alam MPTP ini dihadiri oleh Pj Gubernur
Papua Barat Ali Baham Temongmere, dan Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu.
Dalam sambutannya, Ali Baham mengajak semua komponen untuk mendukung komitmen pemerintah dalam pengelolaan Bentang Alam MPTP. Menurutnya, hutan dan alam Papua merupakan aset, identitas dan sumber kehidupan masyarakat adat, suku serta benteng pertahanan terakhir untuk keanekaragaman hayati, ketersediaan sumberdaya alam sekaligus penyimpan carbon di Tanah Papua.
“Ini merupakan amanah dari para pendahulu pemerintahan kita yang melihat perlunya koordinasi yang baik antar pemerintah dan pengelola kawasan-kawasan hutan baik dari nasional, daerah sampai pada pengelolaan hutan oleh masyarakat. Ini harus didukung oleh semua pihak,” tegas Temongmere pada peluncuran program pengelolaan MPTP.
Selanjutnya, Temongmere mengucapkan terima kasih kepada para mitra pembangunan khususnya Konservasi Indonesia, Yayasan Econusa dan WRI serta para donor yang memberi dukungan terhadap inisiatif ini.
Sementara, Julian Kelly Kambu, mewakili Pemerintah Papua Barat Daya mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk menandatangani MoU bersama Provinsi Provinsi Barat dalam mengalokasikan wilayah Bentang Alam MPTP ini sesuai dengan teritori wilayah Papua Barat Daya, sebagai kawasan hutan yang terpelihara fungsinya.
”Dengan komitmen ini kami ingin memastikan kesejahteraan masyarakat yang sangat bergantung dari sumber daya alam melalui pengelolaan hutan yang baik, peningkatan kapasitas masyarakat dan penghidupan yang layak melalui sumber-sumber ekonomi yang berkelanjutan,” tegas Kambu.
Adapun Roberth Mandosir dari Konservasi Indonesia (KI) mengemukakan bahwa KI memiliki komitmen untuk mendukung kearifan pemerintah dan masyarakat Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Menurut Mandosir, melalui proyek yang pendanaannya didukung oleh Hempel Foundation, KI mendukung sebagai fasilitator untuk membangun komunikasi secara reguler antar pemangku kewenangan pengelolaan hutan di bentang alam, baik nasional maupun daerah. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman bersama atas pentingnya ekosistem yang ada, apa ancaman serta dampak jika kawasan ini tidak terkelola secara efektif.
”Harapannya, setiap pemangku kawasan hutan maupun pemerintah setempat bisa menghasilkan rencana pengelolaan dan intervensi program yang bersinergi dan terarah kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sejalan dengan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. KI dalam implementasi programnya akan bekerja bersama para mitra untuk membangun kapasitas para pihak dan masyarakat baik dalam hal pengelolaan hutan maupun pemberdayaan ekonomi,” ucap Mandosir.
Selain peluncuran program pengelolaan bentang alam MPTP yang secara resmi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dari Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, digelar pula kegiatan workshop untuk membahas peran masing-masing mitra, tantangan dalam pengelolaan, kebutuhan dalam pengelolaan termasuk potensi pendanaan berkelanjutan untuk pencapaian tujuan pengelolaan bentang alam MPTP.(LP2/Red)
