MANOKWARI,Linkpapuabarat.com– Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat meminta dana Otonomi Khusus tidak lagi dicampur dan dimasukkan dalam postur APBD induk Papua Barat.
Permintaan itu langsung disampaikan Ketua Fraksi Otonomi Khusus, George Dedaida dihadapan Ketua DPR PB dan Tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Kantor DPR Papua Barat, Selasa (8/12)
Menurut George, ada kerancuan dalam penggunaan otsus selama ini. Tujuan digelontorkannya otsus agar Papua Barat bisa mengejar ketertinggalan dalam sejumlah aspek pembangunan serta dipakai untuk kemaslahatan dan kepentingan Orang Asli Papua. Namun realitanya, dana otsus yang dimasukkan ke dalam postur APBD, terpakai untuk sejumlah hal yang tidak menyentuh masyarakat asli Papua.
“Kami sudah sampaikan ke Sekretaris Daerah sebagai ketua TAPD Papua Barat agar anggaran otsus tidak lagi masuk dalam APBD induk. Kita tahu APBD itu sebagian besar dipakai untuk belanja rutin pegawai. Hampir 70 persen dari APBD, 30 persen sisanya barulah untuk pembangunan. Apa yang mau kita hasilkan kalau sebagian besar dana sudah terpakai belanja pegawai,” kata George.
Pemerintah yang diwakili Sekretaris Daerah, keuangan dan inspektorat, lanjut George merespon positif usulan tersebut. Bahkan usulan ini sempat dipikirkan pemerintah beberapa waktu lalu.
“Mereka menyambut baik, tapi tidak bisa direalisasikan tahun ini. Mungkin di tahun 2022 baru bisa mereka laksanakan,” kata George.
Fraksi Otsus, tegas George akan konsisten mengawal implementasi serta realisasi program pemerintah yang dibiayai dana otsus. Sebab itu adalah amanah dari Orang Asli Papua yang mereka wakili di parlemen.
‘’Pokoknya kami tidak akan main-main dengan penggunaan dana otsus. Pemerintah pusat juga sudah meminta agar penggunaan dana otsus di daerah harus diawasi agar bisa maksimal peruntukannya bagi OAP,” tutur George.(LPB1/red)
