28.3 C
Manokwari
Kamis, Mei 16, 2024
28.3 C
Manokwari
More

    Sejumlah anggota dewan tinggalkan sidang sebelum tutup, Bons Rumbruren: Tidak Etis

    Published on

    Manokwari,Linkpapuabarat.com– Rapat paripurna DPRD Manokwari pada Kamis (26/11/2020)dengan agenda Penetapan KUA-PPAS APBD 2021 diwarnai “walk out” sejumlah anggota dewan sebelum penutupan sidang.

    Wakil ketua DPRD Manokwari Bons.S. Rumbruren yang memimpin rapat pun sempat mempertanyakan ini.

    Seharusnya menyampaikan sambutan sebelum menutup rapat paripurna, Bons justru mempertanyakan sikap yang diambil oleh para anggota dewan tersebut.

    “Saya tidak sampaikan sambutan pimpinan DPRD. Saya akan langsung menutup rapat paripurna ini,”ujarnya dihadapan pjs bupati dan jajarannya.

    Baca juga:  Polisi Afirmasi Otsus Harus Jadi Agen Perubahan di Papua Barat

    Usai menutup rapat paripurna, kepada wartawan dia mengaku tidak mengetahui pasti penyebab dari sejumlah anggota dewan yang meninggalkan ruangan.”

    Kalau ada hal yang tidak disetujui oleh anggota dewan kenapa tidak interupsi. Mekanisme itu yang bisa diambil, bukan tiba-tiba keluar ruangan. Saya anggap ini tidak etis dan tidak menghargai pimpinan dewan. Sehingga akan disampaikan ke Badan Kehormatan,”ungkap Bons.

    Dari 14 anggota dewan yang hadir hanya menyisakan 7 anggota dewan dalam ruangan paripurna. Sebelum ditutup, telah ditandatangani nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021. Pjs bupati Manokwari diwakili oleh staf bupati Hendri Sembiring dalam penandatanganan tersebut.

    Baca juga:  Kejar Herd Immunity, Giliran Komunitas Waria Jadi Sasaran Vaksinasi di Manokwari

    Dalam sambutan pjs bupati Manokwari yang dibacakan oleh staf ahli bupati Manokwari Hendri Sembiring mengatakan hasil akhir pembahasan KUA-PPAS harus mengacu pada RPJMD sehingga apa yang jadi kesepakatan legislatif dan eksekutif tidak keluar dari koridor yang sudah ditetapkan.

    “Tahun 2021 masih memperhatikan kondisi daerah yang belum stabil akibat pandemi covid-19. Ini juga berdampak pada turunnya pendapatan anggaran daerah, seperti DAU, DAK dan otsus serta pendapatan asli daerah (PAD). Hubungan dan kerja sama yang harmonis kedepannya dapat terus terjaga dalam pembahasan raperda APBD 2021 yang paling lambat dilaksanakan tanggal 30 November. Untuk itu TAPD dapat segera berkoordinasi dengan OPD untuk menyusun renja dan RKA,”ungkap bupati.

    Baca juga:  Ganjarist Papua Barat Bergerak Menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

    DPRD Manokwari telah menjadwalkan pembukaan pembahasan APBD 2021 pada Jumat, esok.(LPB3/red)

    Latest articles

    Pimpinan Ponpes Darussalam Bantah Soal Dukungan ke Salah Satu Bakal Calon...

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Pengasuh sekaligus pemimpin yayasan pondok pesantren (Ponpes) Darussalam Aimasi, SP 3 Prafi, Ustad Maftuhin membantah pernyataannya yang mendukung salah satu calon wakil...

    More like this

    Nama Tidak Tercantum, Wahidin Puarada Segera Bawa Dokumen Pendaftaran ke DPP PDIP

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Bakal calon gubernur Papua Barat, Wahidin Puarada, mengumumkan akan segera menyerahkan...

    KPK dan SKK Migas Komitmen Lawan Korupsi di Sektor Hulu Migas Papua

    SORONG, linkpapua.com- Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK RI melakukan rapat koordinasi (rakor)...

    BI Papua Barat Gelar Lomba Karya Tulis Jurnalistik Dorong Perkembangan UMKM dan Pariwisata

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat menggelar kompetisi karya...