MANOKWARI, Linkpapua.com – Ekonomi Papua Barat ikut terkoreksi akibat inflasi yang terjadi dalam kurun 18 bulan. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah menempuh berbagai kebijakan dalam rancangan APBD 2022.

“Dunia saat ini telah dilanda pandemi Covid-19 yang telah menjadi bencana kesehatan dan kemanusiaan di abad ini. Dan berimbas pada semua lini kehidupan manusia. Bukan saja kesehatan, efeknya meluas ke masalah sosial, ekonomi, bahkan ke sektor keuangan,” terang Wakil Gubernur Papua barat, Mohamad Lakotani, dalam rapat paripurna pertama pembahasan RAPBD 2022, di Gedung DPR Papua Barat, Kamis (25/11/2021).

Disebutkan Lakotani, meski terdampak pandemi, secara kumulatif ekonomi Papua Barat di akhir tahun 2021 menunjukkan tren membaik. Ini didorong oleh membaiknya ekspor luar negeri dan investasi.

“Penemuan vaksin dan penerapan protokol Covid-19 menjadi penentu pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dan 2022 mendatang,” jelas Lakotani.

Menurutnya, laju inflasi Papua Barat di tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi dibanding tahun 2021. Angkanya berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 3%.

Inflasi yang lebih tinggi diperkirakan sebagai dampak optimisme meredanya pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada permintaan masyarakat secara keseluruhan. Dan ini akan ditopang oleh membaiknya belanja daerah.

Adapun gambaran ringkas rancangan APBD 2022 dirinci, pendapatan sebesar Rp6,304 triliun. Dengan uraian, pendapatan asli daerah sebesar Rp463 miliar terdiri dari pajak daerah sebesar Rp369 miliar, retribusi daerah sebesar Rp4,082 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp32 miliar, lain-lain PAD yang sah sebesar Rp66,1 miliar

Lalu pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp5,839 triliun. Terdiri dari dana perimbangan sebesar Rp3,532 triliun, dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur Rp2,306 triliun. Sementara, belanja sebesar Rp6,6 triliun.

Menurut Lakotani, RAPBD Papua Barat difokuskan pada 5 prioritas daerah. Di antaranya mempercepat pemulihan ekonomi berbasis keunggulan daerah dan kesehatan dampak pandemi Covid-19. Kedua meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia dan daya saing daerah melalui penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pendidikan, sosial ekonomi wilayah.

“Ketiga peningkatan pembangunan Infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar (ekonomi, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, listrik, air bersih). Keempat peningkatan pembangunan wilayah berbasis komoditas unggulan dan sumber daya alam (kawasan ekonomi, daerah tertinggal, terluar, perbatasan, penataan ruang, lingkungan Hidup),” jelasnya.

Yang kelima, peningkatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi serta pemantapan otonomi khusus.

Dikatakan Lakotani, untuk mendukung tercapainya sasaran sasaran prioritas pada RKPD tahun 2022, diperlukan sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. (LP2/Red)