27.4 C
Manokwari
Senin, Mei 20, 2024
27.4 C
Manokwari
More

    Kompleks KLK Jadi ‘Gudang’, DPRD Manokwari Minta Dikosongkan

    Published on

    MANOKWARI, linkpapua.com– DPRD Manokwari memprotes keras pengalihan fungsi kompleks Kursus Latihan Kerja (KLK) menjadi gudang penyimpanan peralatan ekspedisi. Dewan meminta agar KLK segera dikosongkan.

    Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat DPRD dengan OPD terkait nasib pengungsi korban kebakaran Borobudur.
    KLK sendiri sementara ini dijadikan lokasi penampungan para pengungsi.

    Kabarnya KLK sudah sejak lama dijadikan tempat menampung sejumlah peralatan penyewaan tenda dan ekspedisi.

    Wakil ketua DPRD Manokwari Norman Tambunan meminta dinas terkait untuk menertibkan KLK. Menurutnya, KLK adalah aset pemda dan tidak sepantasnya dijadikan tempat penyimpanan.

    Baca juga:  Polresta Manokwari Kerahkan 182 Personel Amankan Kedatangan Kapolri-Panglima TNI

    “Tertibkan KLK itu. Kenapa aset pemda digunakan untuk keperluan lain. Apakah mereka pake itu bayar atau hanya dipakai saja. Kalaupun bayar masuknya ke mana,” tegas Norman.

    Dalam RDP tersebut, dinas sosial menyampaikan, gedung KLK yang letaknya tidak jauh dari lokasi kebakaran Borobudur itu tidak bisa menampung banyak orang karena sebagian gedung terpakai untuk penampungan barang.

    Baca juga:  Cleaning Service RSUD Manokwari Temui DPRD, Keluhkan Ketidaksesuaian Gaji dan Tak Ada BPJS

    “Seharusnya KLK itu bisa menampung lebih banyak pengungsi korban kebakaran Borobudur. Tetapi karena ada bagian gedung yang sudah diisi barang-barang sehingga hanya bisa menampung sedikit saja,” jelas Irianto yang mewakili Kepala Dinas Sosial Manokwari.

    Dalam RDP ini DPRD Manokwari juga mengusulkan perpanjangan masa tanggap darurat atas peristiwa kebakaran Borobudur. Ini menjadi opsi karena hunian sementara (huntara) yang dinantikan belum siap.

    Hanya saja masa tanggap darurat dipastikan tak diperpanjang. Pemkab Manokwari akan memberlakukan status baru yakni masa transisi.

    Baca juga:  DPRD Manokwari Minta TAPD Segera Masukkan Materi APBD-P 2022

    Ketua Fraksi Golkar DPRD Manokwari Suriyati Faisal mempertanyakan kesiapan pemda. Pasalnya sampai kini belum ada progres pembangunan huntara.

    Problem lain yang muncul, korban kebakaran menolak relokasi ke huntara di Anday. Para korban malah memilih untuk membangun hunian darurat di tempat penampungan sementara.

    Karena itu DPRD mendesak Pemda Manokwari menjawab semua persoalan ini. DPRD khawatir jika ini dibiarkan berlarut larut justru akan menimbulkan masalah baru. (LP3/Red)

    Latest articles

    Mendagri: Libatkan PWI Perkuat Legitimasi Hasil Pilkada Serentak 2024

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Papua Barat menyambut baik surat edaran Menteri Dalam Negeri yang ditanda tangani Muhammad Tito Karnavian, per tanggal 13...

    More like this

    Mendagri: Libatkan PWI Perkuat Legitimasi Hasil Pilkada Serentak 2024

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Papua Barat menyambut baik surat edaran Menteri Dalam...

    Hermus Apresiasi Peran KKST Dukung Pembangunan Manokwari

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Bupati Manokwari, Hermus Indou, menghadiri pelantikan dan rapat kerja (raker) Kerukunan...

    Setelah Dilantik, Anggota PPD se-Manokwari Ikuti Orientasi Tugas

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Puluhan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se Manokwari mengikuti masa orientasi tugas yang...