BINTUNI, Linkpapua.com-Perusahaan Umum Daerah Bintuni Maju Mandiri (Perusda BMM) yang diproyeksi menjadi motor utama penghimpun pendapatan asli daerah, hingga kini dinilai belum menunjukkan konstribusi besar. Padahal, dana puluhan miliar sudah digelontorkan sebagai penyertaan modal daerah di perusahaan ini.

Ada empat komponen yang menjadi sumber PAD Teluk Bintuni, yakni pajak daerah, restribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta kekayaan daerah yang dipisahkan (Perusda).

Dari empat komponen ini, menurut Herman Kayame, S.T., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Teluk Bintuni, hanya Perusda BMM yang belum memberikan konstribusi.

Padahal, perusahaan yang didirikan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2017 ini, memiliki visi, Menjadi Lini Terdepan untuk Mendorong Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Secara Mandiri.

“Tapi, sampai saat ini belum ada konstribusinya. Masih nol rupiah,” kata Herman.

Sebagai penanggung jawab Perusda BMM, Bupati Teluk Bintuni akan mendorong perusda untuk lebih berperan dalam peningkatan PAD. Sebab, pemerintah daerah telah mengalokasikan dana penyertaan modal sebesar Rp50 miliar.

Keputusan ini tertuang dalam Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bintuni Maju Mandiri.

Penyertaan modal itu secara bertahap telah digulirkan ke rekening Perusda BMM. Herman mengurai, pada 2018, sebesar Rp500 juta telah dikucurkan ke perusda sebagai penyertaan modal, kemudian tahun 2019 dan 2020 masing-masing Rp7,5 miliar dan Rp31 miliar.

“Sudah Rp39 miliar penyertaan modal yang dicairkan. Masih ada sekitar Rp11 miliar dan tahun ini terakhir pencairan,” jelas Herman.

Dengan penyertaan modal yang sudah diterima itu, Perusda BMM di bawah kepemimpinan Markus Samaduda, memiliki sederet program usaha yang diproyeksi sebagai pengumpul pundi-pundi keuangan perusahaan.

Pada program usaha jangka pendek, Perusda BMM bergerak dalam Penyedia Tenaga Kerja (Man Power Supply/MPS), pengelolaan sampah, bisnis BBM, usaha jasa transportasi laut, serta agen pembelian gas dari LNG Tangguh.

Kemudian untuk program usaha jangka menengah, perusda akan bergerak sebagai pemasok sayur dan buah, bisnis pusat kuliner dan distributor sembako.

Sedangkan program jangka panjang, ada rencana menjalankan bisnis hotel plus perkantoran serta mendirikan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas).

Namun, dari data yang dihimpun, dari sederet program usaha perusda yang telah disusun itu, hanya usaha MPS, pengelolaan sampah serta Bisnis BBM yang sudah jalan.

Sudah adanya kegiatan usaha yang menghasilkan duit ini, seharusnya Perusda BMM sudah bisa menyisihkan dan menyetor pendapatannya ke RKUD sebagai PAD.

“Saya sempat tanya ke perusda, sudah bisa setor kah? Tapi, dijanji bulan depan, bulan depan, hingga hari ini belum. Jadi sampai saat ini belum ada setoran,” ucap Herman.

Terpisah, Markus Samaduda, Direktur Utama Perusda BMM, saat dikonfirmasi tidak menyangkal bahwa pihaknya belum berkonstribusi terhadap PAD. Namun, kondisi itu disebabkan adanya tagihan yang belum dibayar oleh UPTD Kelistrikan Dinas Perumahan dan Pemukiman Teluk Bintuni.

“Saya sampai mau lapor ke polisi supaya tagihan ini di bayar,” kata Markus Samaduda. (LP5/red)