28.5 C
Manokwari
Minggu, Juni 1, 2025
28.5 C
Manokwari
More

    YLBH Sisar Matiti Tuding Ada Anggota DPRD Atur Proyek di OPD

    Published on

    MANOKWARI, linkpapua.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum YLBH Sisar Matiti meminta penegak hukum menindak oknum anggota DPRD kabupaten dan Provinsi Papua Barat yang terlibat pengaturan proyek di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

    Yohanes Akwan, Direktur YLBH Sisar Matiti mengungkapkan, praktik intervensi proyek oleh oknum anggota DPRD baik di provinsi dan kabupaten menjadi rahasia umum. Maka seharusnya Badan Kehormatan (BK) DPRD dan penegak hukum perlu mengambil tindakan tegas.

    Baca juga:  Kemarau Panjang Mengancam, BPBD PB Minta BMKG Sosialisasi Prakiraan Cuaca

    “Kami meminta kepada badan kehormatan (BK), kepolisian, kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi di kota kabupaten dan provinsi di Papua Barat untuk menindak tegas anggota dewan (DPRD) yang diduga terlibat mengatur dan main proyek di beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD),” kata Akwan Kamis (31/3/2022).

    Menurut Akwan, ia memperoleh data bahwa ada oknum anggota DPRD terlibat pengaturan proyek pekerjaan di OPD. Praktik ini sudah berlangsung lama.

    Baca juga:  DPRD Manokwari Target 10 Raperda Ditetapkan Tahun Ini

    Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur MPR, DPR, DPD dan DPRD, melarang Anggota dewan main proyek. Sehingga dugaan keterlibatan beberapa legislator harus diproses berdasarkan mekanisme yang berlaku.

    “Apalagi, bukti keterlibatan sudah jelas karena dilakukan terang-terangan di hadapan publik,” ungkap Yohanes Akwan

    Menurutnya, perlunya ada tindakan tegas dari BK, kepolisian dan kejaksaan serta KPK agar citra lembaga DPRD di mata warga tidak tercoreng. Sebab, DPRD adalah representasi lembaga tempat mengadukan masalah yang dihadapi masyarakat, bukan sebaliknya menimbulkan masalah.

    Baca juga:  Debat Perdana, HERO dan Berbudi Jabarkan Upaya Penataan Tata Kelola Pemerintahan  

    “Kami sangat menyayangkan, sebab Dewan yang diharapkan menjadi kontrol terhadap eksekutif justru ikut bermain,” tutur dia.

    “Kalau persoalan ini tidak bisa di selesaikan oleh BK ataupun penegak hukum di tingkatan bawah, maka kami akan mengadukan masalah ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” jelas Akwan. (LP2/red)

    Latest articles

    Angka Stunting Papua Barat Turun 5,9 Persen, DPR RI Apresiasi Kinerja...

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com - Angka stunting di Papua Barat mengalami penurunan signifikan sebesar 5,9 persen dalam setahun terakhir. Atas capaian ini, Anggota Komisi IX DPR...

    More like this

    Angka Stunting Papua Barat Turun 5,9 Persen, DPR RI Apresiasi Kinerja Pemprov

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Angka stunting di Papua Barat mengalami penurunan signifikan sebesar 5,9 persen...

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI: Rp1,4 Triliun Tak Cukup Bangun Papua Barat Daya

    SORONG, LinkPapua.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyebut alokasi anggaran...

    Indonesia Satu Grup dengan Malaysia di Piala AFF U-23 2025

    JAKARTA, LinkPapua.com – Timnas Indonesia U-23 dipastikan segrup dengan rival klasik Malaysia pada ajang...