27.7 C
Manokwari
Kamis, Juni 26, 2025
27.7 C
Manokwari
More

    YLBH Sisar Matiti Tuding Ada Anggota DPRD Atur Proyek di OPD

    Published on

    MANOKWARI, linkpapua.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum YLBH Sisar Matiti meminta penegak hukum menindak oknum anggota DPRD kabupaten dan Provinsi Papua Barat yang terlibat pengaturan proyek di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

    Yohanes Akwan, Direktur YLBH Sisar Matiti mengungkapkan, praktik intervensi proyek oleh oknum anggota DPRD baik di provinsi dan kabupaten menjadi rahasia umum. Maka seharusnya Badan Kehormatan (BK) DPRD dan penegak hukum perlu mengambil tindakan tegas.

    Baca juga:  Bupati Manokwari Maknai Pentingnya Halal Bi Halal Sebagai Wadah Persatuan

    “Kami meminta kepada badan kehormatan (BK), kepolisian, kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi di kota kabupaten dan provinsi di Papua Barat untuk menindak tegas anggota dewan (DPRD) yang diduga terlibat mengatur dan main proyek di beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD),” kata Akwan Kamis (31/3/2022).

    Menurut Akwan, ia memperoleh data bahwa ada oknum anggota DPRD terlibat pengaturan proyek pekerjaan di OPD. Praktik ini sudah berlangsung lama.

    Baca juga:  Bupati Teluk Bintuni Kunjungi Distrik Aroba, Serap Aspirasi Warga

    Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur MPR, DPR, DPD dan DPRD, melarang Anggota dewan main proyek. Sehingga dugaan keterlibatan beberapa legislator harus diproses berdasarkan mekanisme yang berlaku.

    “Apalagi, bukti keterlibatan sudah jelas karena dilakukan terang-terangan di hadapan publik,” ungkap Yohanes Akwan

    Menurutnya, perlunya ada tindakan tegas dari BK, kepolisian dan kejaksaan serta KPK agar citra lembaga DPRD di mata warga tidak tercoreng. Sebab, DPRD adalah representasi lembaga tempat mengadukan masalah yang dihadapi masyarakat, bukan sebaliknya menimbulkan masalah.

    Baca juga:  Yusak Sayori Reses di Sumber Boga Masni, Warga Inginkan Kelanjutan Pengerjaan Drainase

    “Kami sangat menyayangkan, sebab Dewan yang diharapkan menjadi kontrol terhadap eksekutif justru ikut bermain,” tutur dia.

    “Kalau persoalan ini tidak bisa di selesaikan oleh BK ataupun penegak hukum di tingkatan bawah, maka kami akan mengadukan masalah ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” jelas Akwan. (LP2/red)

    Latest articles

    Peringati Hari Bhayangkara ke-79, Polres Kaimana Gelar Ziarah dan Tabur Bunga...

    0
    KAIMANA, Linkpapua.com-Memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Polres Kaimana menggelar kegiatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Gunung Genova dan tabur bunga di pelabuhan laut Kaimana...

    More like this

    Peringati Hari Bhayangkara ke-79, Polres Kaimana Gelar Ziarah dan Tabur Bunga di Laut

    KAIMANA, Linkpapua.com-Memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Polres Kaimana menggelar kegiatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan...

    Pemkab Manokwari Berkolaborasi dengan BKKBN Papua Barat Dalam Pencegahan Stunting

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari terus mengintensifkan upaya penurunan angka stunting melalui program...

    Peringati Hari Bhayangkara ke-79, Baharkam Polri Ziarah ke Makam Briptu Anumerta Ghalib

    LAMPUNG, Linkpapua.com – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri...