25.9 C
Manokwari
Jumat, Februari 23, 2024
25.9 C
Manokwari
More

    Waterpauw Belum Tahu Soal Perpanjangan Masa Jabatan MRPB

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengaku belum mengetahui soal perpanjangan masa jabatan pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).

    “Soal perpanjangan MRPB mungkin kalau ada pasti ada relevansi dengan kepentingan di Papua. Belum tahu soal perpanjangan. Namun, hal itu juga merupakan usul saya waktu rapat bersama Wamendagri (Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo) di Bali,” kata Waterpauw kepada wartawan usai penyerahan dokumen Rancanangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) induk 2023, Senin (5/12/2022) malam.

    Baca juga:  Forkolimasi Teluk Bintuni Siap Menangkan Dominggus Mandacan di Pilgub 2024

    Waterpauw mengungkapkan, pada prinsipnya sudah ada Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Perekrutan Anggota MRPB. Namun, hingga saat ini proses seleksi belum dilakukan karena pemerintah belum membentuk tim seleksi.

    “Kita tinggal satu langkah, yaitu menunjuk tim seleksi. Hanya saja, waktu rapat di Bali teman-teman Papua belum membuat konsep itu. Diharapkan masih relevansi dengan MRP yang ada di Papua,” Paparnya.

    Baca juga:  Prospek UMKM Papua Barat Dinilai Menjanjikan, tapi Butuh Inovasi untuk Bersaing

    Sementara, Ketua Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Dewan Perwakilan Daerah (DPR) Papua Barat, George Dedaida, yang dikonfirmasi soal perpanjangan masa jabatan anggota MRPB juga sempat mendengar informasi tersebut.

    “Betul ada informasi. Namun, kami masih menunggu SK (surat keputusan) dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian). Kalaupun ada SK, perpanjangan diharapkan tidak mengganggu proses rekrutmen,” ujarnya.

    Baca juga:  Ekonomi Papua Barat Tumbuh Positif, 2024 dapat Jatah APBN Rp17,25 Triliun

    Dia meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) teknis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) agar untuk tahapan segera berjalan. “Jangan menghambat karena masyarakat adat sementara menunggu,” ucapnya. (LP9/Red)

    Latest articles

    Pleno di Distrik Kokas Fakfak Diduga Dimanipulasi, Suara Uswanas dari 119...

    0
    KOKAS,LinkPapua.com– Pleno rekapitulasi perolehan hasil suara Pemilu 2024 di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat diduga dimanipulasi. Sejumlah caleg melaporkan suaranya berkurang, sementara ada...

    More like this

    Pleno di Distrik Kokas Fakfak Diduga Dimanipulasi, Suara Uswanas dari 119 jadi 1.203

    KOKAS,LinkPapua.com– Pleno rekapitulasi perolehan hasil suara Pemilu 2024 di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua...

    Wujudkan Program JKN, Pj Gubernur Ali Baham Minta Dukungan OPD

    MANOKWARI, Linkpapua.com - Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere meminta seluruh OPD mendukung...

    HPSN 2024, Pj Gubernur Ali Baham Soroti Sampah Plastik di Teluk Sawaibu: Butuh Penanganan Bersama

    MANOKWARI,Linkpapua.com - Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere memimpin apel gabungan dalam rangka...