MANOKWARI, Linkpapua.com – Anggota DPR Papua Barat, George Karel Dedaida (GKD), menerima sejumlah aspirasi dari masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) dalam agenda reses, pekan lalu. Masyarakat menyodorkan sejumlah usulan. Mulai dari penanganan stunting yang lebih masif, infrastruktur, hingga database warga adat.
Dalam keterangan persnya, Senin (14/11/2022), George menjelaskan masyarakat adat Sorsel meminta agar kegiatan stunting ditingkatkan agar menyentuh sampai ke pelosok. Terutama masyarakat pesisir di wilayah pantai, Inanwatan, Metamani, Kais, dan Kokoda.
“Kemudian persoalan pendidikan, dalam hal ini penanganan buta aksara yang selama ini tinggi di Kabupaten Sorong Selatan. Buta aksara ini sangat harus ditingkatkan lagi. Harus ada upaya agar pemberantasan buta aksara lebih efektif,” terang George.
George menjelaskan, dari sektor infrastruktur, masyarakat mengusulkan peningkatan jalan trans Provinsi Papua Barat yang menghubungkan Klamit, Teminabuan, dengan Muswaren. Jalur ini masih rusak parah.
“Ini sudah diusulkan pada reses I tahun 2022, namun belum direalisasikan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Pemprov Papua Barat segera merealisasikannya. Kalau tidak kita diskusikan dalam RDTR dan revisi RTRW Papua Barat supaya dipindahkan menjadi status ruas jalan nasional supaya dapat diselesaikan Kementerian PUPR jika memberatkan APBD Provinsi Papua Barat,” tegas George.
Selain itu, ada usulan dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA). Mereka meminta pemerintah daerah kabupaten/kota se-Papua Barat segera menyelesaikan database orang asli Papua (OAP) serta wilayah adatnya.
“Mereka berharap database OAP ini sudah lengkap sehingga pada tahun 2023 dalam rangka pemilihan umum adat,” jelas George.
Terkait dengan Pemilu 2024, LMA juga meminta pemerintah daerah menghibahkan sejumlah anggaran kepada lembaga masyarakat untuk persiapan pemilihan umum adat untuk menentukan perwakilan adat sebagai anggota DPRP dan DPRK.
LMA juga minta dibangun gedung culture center di tiap kabupaten/kota se-Papua Barat. “Saya harap dari Sorong Selatan didorong ke semua kabupaten/kota, gedung ini tempat untuk berkumpulnya para tokoh-tokoh adat, keputusan adat dimusyawarahkan dalam culture center tersebut dan database disimpan di situ,” ujarnya. (LP2/Red)