Selasa, Januari 31, 2023
25.2 C
Manokwari
25.2 C
Manokwari
Selasa, Januari 31, 2023

Indonesia COVID-19 Statistics

156,717
Total Kematian
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
14,516
Total Kasus Aktif
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
6,080,451
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am

Warga Sorsel Sodori GKD Sederet Apirasi: Stunting hingga Jalan Rusak Trans-Papua Barat

MANOKWARI, Linkpapua.com – Anggota DPR Papua Barat, George Karel Dedaida (GKD), menerima sejumlah aspirasi dari masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) dalam agenda reses, pekan lalu. Masyarakat menyodorkan sejumlah usulan. Mulai dari penanganan stunting yang lebih masif, infrastruktur, hingga database warga adat.

Dalam keterangan persnya, Senin (14/11/2022), George menjelaskan masyarakat adat Sorsel meminta agar kegiatan stunting ditingkatkan agar menyentuh sampai ke pelosok. Terutama masyarakat pesisir di wilayah pantai, Inanwatan, Metamani, Kais, dan Kokoda.

“Kemudian persoalan pendidikan, dalam hal ini penanganan buta aksara yang selama ini tinggi di Kabupaten Sorong Selatan. Buta aksara ini sangat harus ditingkatkan lagi. Harus ada upaya agar pemberantasan buta aksara lebih efektif,” terang George.

George menjelaskan, dari sektor infrastruktur, masyarakat mengusulkan peningkatan jalan trans Provinsi Papua Barat yang menghubungkan Klamit, Teminabuan, dengan Muswaren. Jalur ini masih rusak parah.

“Ini sudah diusulkan pada reses I tahun 2022, namun belum direalisasikan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Pemprov Papua Barat segera merealisasikannya. Kalau tidak kita diskusikan dalam RDTR dan revisi RTRW Papua Barat supaya dipindahkan menjadi status ruas jalan nasional supaya dapat diselesaikan Kementerian PUPR jika memberatkan APBD Provinsi Papua Barat,” tegas George.

Baca juga:  Fraksi Nasdem DPR PB Komitmen Dukung Pemerintahan Hingga 2024
Baca juga:  Bahas Casis Tamtama TNI AD Otsus, DPR PB Atur Ulang Jadwal Audiensi dengan Pangdam

Selain itu, ada usulan dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA). Mereka meminta pemerintah daerah kabupaten/kota se-Papua Barat segera menyelesaikan database orang asli Papua (OAP) serta wilayah adatnya.

“Mereka berharap database OAP ini sudah lengkap sehingga pada tahun 2023 dalam rangka pemilihan umum adat,” jelas George.

Terkait dengan Pemilu 2024, LMA juga meminta pemerintah daerah menghibahkan sejumlah anggaran kepada lembaga masyarakat untuk persiapan pemilihan umum adat untuk menentukan perwakilan adat sebagai anggota DPRP dan DPRK.

LMA juga minta dibangun gedung culture center di tiap kabupaten/kota se-Papua Barat. “Saya harap dari Sorong Selatan didorong ke semua kabupaten/kota, gedung ini tempat untuk berkumpulnya para tokoh-tokoh adat, keputusan adat dimusyawarahkan dalam culture center tersebut dan database disimpan di situ,” ujarnya. (LP2/Red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here