25.9 C
Manokwari
Senin, April 28, 2025
25.9 C
Manokwari
More

    Wamendagri: Lahan untuk Pusat Penyelenggara Pemerintahan Papua Pegunungan Sudah Clear

    Published on

    WAMENA, LinkPapua.com – Rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka penyiapan lahan lokasi pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan telah dilakukan di Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Wamena, Senin (6/2/2023).

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, dalam keterangannya di Hotel Grand Baliem Wamena menegaskan, pemerintah dan pihak-pihak terkait telah menyepakati penyediaan lahan kurang lebih 108,8 hektare untuk pembangunan perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

    “Lahan sudah clear 108 hektare, yang akan kita gunakan untuk pembangunan sarana pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan. Lahan ini sudah clear, sudah kelar ditandatangani berita acara. Berita acara ditandatangani oleh saya Wamendagri, kemudian Pj Gubernur Papua Pegunungan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang masuk dalam lingkup wilayah pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan dan juga Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Papua,” katanya, Selasa (7/2/2023).

    Baca juga:  Kapolri Ingatkan Soal Ideologi Pancasila Hadapi Pemilu 2024

    Wamendagri menjelaskan, rakor yang dilaksanakan mulai pukul 15.00 WIT hingga 18.30 WIT tersebut dilakukan bersama dengan masyarakat dari Suku Walesi, Suku Wouma, maupun pihak terkait lainnya secara terbuka.

    Baca juga:  Kemendagri Wanti-wanti Pemda tak Beri Suket Palsu Domisili Parpol

    “Rapat tidak tertutup, rapat kita lakukan secara terbuka menggunakan pembesar suara dan membuka data secara umum kepada publik,” tuturnya.

    Dia menambahkan, lahan itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan perkantoran pemerintah secara umum, pembangunan kantor Majelis Rakyat Papua, hingga pembangunan akses jalan.

    Wamendagri berharap, nantinya pembangunan kantor penyelenggara pemerintahan di Papua Pegunungan akan memberikan dampak bagi pelayanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan rakyat.

    “Semua infrastruktur yang terbangun itu adalah untuk pelayanan publik buat rakyat, karena itu sekali lagi kesempatan yang baik ini, saya minta dukungan semua pihak,” ujarnya.

    Baca juga:  Soal Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas, TAPD-DPR Papua Barat Minta Solusi ke Kemendagri

    Wamendagri menjelaskan, hal tersebut sejalan dengan konsep pemerintahan, yaitu untuk mengangkat harkat, derajat, dan martabat masyarakat. Negara mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

    “Saya bicara mewakili pemerintah pusat tapi juga mewakili untuk kepentingan masyarakat, jadi kehadiran pemerintah untuk memberi dampak kesejahteraan untuk rakyat,” tandasnya. (*/red)

    Latest articles

    IKKB Manokwari ajak Warganya Tingkatkan Silaturahmi

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Ikatan Kerukunan Keluarga Bima (IKKB) Manokwari menggelar Halal Bi Halal 1446 H yang dipusatkan di gedung MUI Papua Barat Minggu (27/4/2025). Turut...

    More like this

    Kardinal Ignatius Suharyo Wakili Indonesia Ikuti Konklaf Pemilihan Paus di Vatikan

    JAKARTA, LinkPapua.com – Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, akan mewakili Indonesia dalam...

    Refleksi 29 Tahun Otoda, Apkasi Soroti Banyaknya Wewenang Daerah Ditarik ke Pusat

    JAKARTA, LinkPapua.com – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyoroti makin banyaknya kewenangan daerah...

    Papua Bagian Selatan Mulai Alami Musim Kemarau Mei, BMKG Imbau Waspada Kekeringan

    JAKARTA, LinkPapua.com – Wilayah Papua bagian selatan diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada Mei...