MANOKWARI,Linkpapua.com – Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere meminta pengusaha menaati kebijakan pemerintah yang telah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) menjadi Rp3.615.000 di 2025. Ali Bahan mengingatkan sanksi bagi pengusaha yang melalaikan aturan ini.

“Kami minta semua pengusaha menaati apa yang telah diputuskan bersama. Tidak boleh ada perusahaan yang membayar upah di ketentuan UMP,” tandas Ali Baham seusai mengumumkan kenaikan UMP Papua Barat, Kamis (13/12/2024).

Kenaikan UMP dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) diumumkan di Aston Niu Hotel Manokwari. Penetapan tersebut berdasarkan surat keputusan gubernur nomor 314 tahun 2024.

Di mana nilai besaran UMP Papua Barat ditetapkan naik menjadi Rp.3.615.000 yang sebelumnya Rp.3.393.500. Adapun untuk UMSP Papua Barat sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp5.325.000 dan sektor industri pengolahan dengan sub sektor industri semen dan industri bahan bakar sebesar Rp3.850.000.

Naiknya besaran nilai UMP dan UMSP sekitar 6,5 persen sesuai keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Ali Bahan menegaskan bahwa keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2025. Dirinya menegaskan semua kalangan harus tunduk pada keputusan ini.

“Bagi perusahaan yang upahnya ditetapkan berdasarkan sektor maka pekerjaan yang berhubungan langsung maupun tidak berhubungan langsung dengan proses produksi wajib membayar upah berdasarkan UMSP,” ujarnya.

Dijelaskan juga bahwa pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman bagi pekerjaan atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih.

Adapun untuk upah harian lepas ditetapkan secara upah bulanan yang dibayarkan sejumlah hari kehadiran. Besaran nilai upah sama dengan jumlah hari kehadiran dibagi dengan UMP yang telah ditetapkan.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinaskertrans) Papua Barat Jandri Salakory mengatakan bahwa terkait dengan dinamika maupun kemampuan perusahaan dalam membayar UMP maupun UMSP Dinaskertrans Papua Barat akan melakukan pengawasan secara ketat. Dijelaskan bahwa sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada maka surat keputusan gubernur ini berlaku dan tidak boleh dilanggar oleh perusahaan apapun.

Jandri membeberkan adanya ruang bagi perusahaan terkait dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan perusahaan. Sehingga jika ada perusahaan yang keberatan dengan penetapan UPM dan UMSP yang ada maka perusahaan perlu menjelaskan alasan-alasan yang tetap yang disampaikan kepada dinas.

“Kami akan turun ke lapangan mengaudit perusahaan tersebut apakah alasan-alasan yang disampaikan benar-benar sesuai dengan faktanya,” Imbuhnya. (LP14/red)