26 C
Manokwari
Minggu, Februari 23, 2025
26 C
Manokwari
More

    Tren Pelanggaran Disiplin Prajurit Naik, Pangdam Kasuari Minta PM Bertindak Tegas

    Published on

    MANOKWARI, linkpapua.com- Pangdam XVIII Kasuari meminta Kepolisian Militer (PM) menindak tegas prajurit TNI yang melakukan pelanggaran disiplin tata tertib dan pidana. Pangdam menyebut pelanggaran disiplin prajurit masih tinggi.

    “Upaya penegakan hukum dan ketertiban prajurit menjadi hal yang sangat penting, sebab berdasarkan laporan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer di tahun 2022, masih ditemukan adanya tren kenaikan jumlah kasus dibanding tahun 2021,” terang Pangdam pada Upacara Operasi Gaktib dan Yustisi 2023 di Lapangan Makodam XVIII Kasuari, Rabu (8/3/2023).

    Dari kasus kasus yang melibatkan prajurit, pelanggaran disiplin dan tata tertib masih cukup menonjol. Tren pelanggaran disiplin meningkat sebesar 50,6 persen.

    Baca juga:  Derek Ampnir: Pemekaran PB-PBD Bernilai Sosial Politik, Ekonomi dan Budaya Bagi OAP

    “Adapun pelanggaran pidana desersi sebesar 13,55 persen di tahun 2022,” ungkap Pangdam.

    Atas semua catatan ini kata Pangdam, menjadi alasan dilakukan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi. Operasi ini sebagai salah satu prioritas dalam pembinaan personel di lingkungan TNI.

    Pangdam menerangkan, pelaksanaan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi akan digelar sepanjang tahun 2023, dalam bentuk operasi mandiri, maupun operasi gabungan sesuai wilayah Hukum masing-masing. Adapun sasarannya ialah pertama, meningkatkan disiplin, tata tertib serta kepatuhan hukum segenap prajurit TNI baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

    Kedua, menindak prajurit TNI yang melanggar hukum, disiplin dan tata tertib di manapun berada. Mencegah arogansi prajurit TNI yang dapat merendahkan martabat dan citra TNI di Masyarakat.

    Baca juga:  Tinggi Kasus Kejahatan Seksual Anak di Papua Barat, Komnas PA Perihatin

    Pangdam XVIII menambahkan dalam mewujudkan itu, pihaknya terus melakukan sinergitas dengan aparat kepolisian dan pemerintah agar terus menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat.

    “Intinya, sinergitas, soliditas TNI dan Polri, itulah yang paling utama dan terutama dalam mengawal kedaulatan Negera. Di samping itu memastikan kepatuhan hukum, ketertiban bermasyarakat itu selalu menjadi pegangan hidup,” tukasnya.

    Dukungan Dari Polda Papua Barat

    Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menyatakan siap mendukung pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi 2023. Daniel sepakat bahwa TNI dan Polri harus menjadi contoh kepatuhan hukum di masyarakat.

    Baca juga:  Pemerintah Beri Sinyal Pembentukan Kodam Baru di Papua Barat Daya

    “Kami jajaran Polda Papua Barat menyambut baik operasi Yustisi, dan penegakan hukum ini. Saya kira TNI dan Polri menjadi contoh di masyarakat dalam hal kepatuhan terhadap hukum,” ujar Daniel.

    Menurut Daniel, operasi ini akan dilakukan secara menyeluruh. Operasi ini akan menjadi simbol bahwa TNI dan Polri memang tunduk pada ketentuan hukum.

    “Saya (Kapolda) hadir bersama Pangdam menandakan bahwa kepatuhan ini menjadi nafas kita dan soliditas ini menjadi identitas kita TNI dan Polri,” pungkasnya. (*)

    Latest articles

    Hari Kedua Retreat di Akmil, Kepala Daerah Senam Pagi Bareng Mendagri

    0
    MAGELANG, Linkpapua.com- Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai pagi hari kedua retreat kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu...

    More like this

    Hari Kedua Retreat di Akmil, Kepala Daerah Senam Pagi Bareng Mendagri

    MAGELANG, Linkpapua.com- Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai pagi hari kedua retreat kepala daerah...

    SMP Negeri 13 Manokwari Sambut Baik Program MBG dari Presiden Prabowo

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Siswa SMP Negeri 13 Manokwari menyatakan sikap menyambut baik program makan bergizi...

    Pansel DPRP Papua Barat Digugat: Peserta Beberkan Sejumlah Kejanggalan

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Peserta Seleksi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau DPRP Papua Barat menggugat kinerja...