27.1 C
Manokwari
Minggu, Januari 19, 2025
27.1 C
Manokwari
More

    Tito: Pencegahan Korupsi Harus Diutamakan, tapi OTT juga Penting

    Published on

    JAKARTA, linkpapua.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pencegahan harus lebih diutamakan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Namun menurut Tito, operasi tangkap tangan (ATT) tak boleh dikesampingkan.

    “OTT boleh saja bila adanya bukti yang kuat. Itu tak bisa dikesampingkan. Tetapi upaya pencegahan harus jadi prioritas,” terang Tito saat menghadiri acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 (Fokus 2: Keuangan Negara) di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Jakarta, Kamis (9/3/2023).

    Baca juga:  PWI PB: Ancaman Pembunuhan-Pembakaran di Kantor Teropong News Harus Diusut Tuntas

    Menurut Tito, konsep pencegahan menjadi sangat penting dalam penanganan kasus apa pun. Termasuk yang extraordinary crime.

    “Termasuk korupsi, dengan tanpa meninggalkan tentunya penindakan dan mungkin rehab. Mungkin agak aneh koruptor di rehab, ya tapi kalau kita bicara konsep seperti itu,” katanya.

    Mendagri menjelaskan, prinsip mencegah seseorang untuk masuk penjara (keep them out of jail) menjadi penting. Keberhasilan dalam penanganan kejahatan bukan diukur dari banyaknya orang masuk penjara, tetapi dari sedikitnya orang yang masuk penjara. Mendagri mencontohkan negara di kawasan Skandinavia yang penjaranya banyak yang kosong karena masyarakatnya tidak berbuat kejahatan.

    Baca juga:  Bapemperda DPR Papua Barat Desak Penyelesaian Produk Hukum di Kemendagri

    “Terutama negara Skandinavia, sekarang prison-nya kosong, tahanannya kosong, kejahatan jauh menurun. Sehingga saking kosongnya kemudian disewakan kepada negara lain, betul, silakan nanti lihat di Google. Penjara-penjara yang difungsikan karena tidak ada yang masuk di situ, karena memang menjaga mereka supaya tidak masuk,” ujarnya.

    Dia menambahkan, dalam melakukan pencegahan, komitmen dari pemegang kekuasaan berperan penting. Seperti penandatanganan komitmen yang saat ini dilakukan diharapkan tidak sekadar seremonial kegiatan, tapi menjadi langkah dan upaya untuk memperkuat integritas. Diharapkan ke depan pemerintahan lebih terbuka dan transparan, sehingga korupsi dapat dicegah.

    Baca juga:  Mendagri Tito ke DPR RI: Kalau Papua Barat Daya Mau Disahkan, ya Cepat

    “Kita harap ini tidak hanya sekadar ritual kegiatan semata, seremonial, tapi ini adalah the journey of the thousand miles must begin with the single step. Perjalanan jauh yang seribu mil harus dimulai dengan satu langkah, dan inilah satu langkah kita menuju 2023-2024 yang dimulai dengan integritas,” tandasnya. (*)

    Latest articles

    Asah Skill Komunikasi, GBI Manokwari Gelar Pelatihan Public Speaking

    0
    MANOKWARI,Linkpapua.com -Departemen Pemuda dan Anak (DPA) GBI menggelar pelatihan public speaking for youth yang diperuntukkan bagi generasi muda di Manokwari. Kegiatan digelar di aula...

    More like this

    Pemprov Papua Barat Salurkan Hibah di Sejumlah Kampung di Fakfak

    MANOKWARI,Linkpapua.com - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat menyalurkan bantuan hibah perlengkapan kantor...

    Survei Poltracking Pilkada Bintuni: Sulit Terkejar, Elektabilitas Yo Join 43,8%

    TELUK BINTUNI,Linkpapua.comPoltracking Indonesia merilis hasil survei elektabilitas calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni....

    Kampanye Dimulai Hari ini, Lintas Komponen di Papua Barat Serukan Pilkada Damai

    MANOKWARI, Linkpapua.com - Bawaslu Papua Barat menggelar deklarasi kampanye damai dengan melibatkan lintas elemen, Selasa...