Selasa, Agustus 3, 2021
27.6 C
Manokwari
27.6 C
Manokwari
Selasa, Agustus 3, 2021

Indonesia COVID-19 Statistics

98,889
Total Kematian
Updated on Tuesday, 3 August 2021, 20:09 8:09 pm
524,142
Total Kasus Aktif
Updated on Tuesday, 3 August 2021, 20:09 8:09 pm
3,496,700
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Tuesday, 3 August 2021, 20:09 8:09 pm

Tak Lulus Seleksi, Puluhan Casis Bintara Polri Jalur Otsus Datangi Kantor DPR PB

MANOKWARI,Linkpapua.com – Puluhan calon siswa (casis) kepolisian penerimaan Bintara Polri Ofirmasi Otsus tahun anggaran 2021, menemui para anggota DPR Papua Barat, Kamis (17/6/2021).

Para Casis  yang juga didampingi orang tuanya mendatangani kantor DPR  meminta agar legislator Papua Barat membantu mempertanyakan sebab mereka tidak lulus tes kesehatan.

Para orang tua juga berharap DPR Papua Barat bisa mengundang pihak-pihak terkait penyebab tidak lolosnya anak-anak OAP. Apalagi dalam proses pendaftaran sudah banyak biaya dan tenaga yang dikeluarkan.

“Kita harapkan dengan anggaran otsus yang digunakan bagi formasi OAP ini harus benar-benar anak asli yang diprioritaskan. Secepatnya harus ada tindakan DPR karena tahapan seleksi terus berjalan,” ujar orang tua Casis.

Wakil ketua DPR Papua Barat Saleh Siknun menyampaikan pihaknya akan berupaya untuk mempertanyakan hal tersebut ke panitia.

“Ini yang sampaikan aspirasi dari casis OAP yang tidak lolos di kesehatan. Padahal setelah itu mereka tes secara mandiri hasilnya berbeda dengan saat dites oleh panitia bagian kesehatan Polda. Dengan itu mereka datang ke DPR agar bisa membantu mempertanyakan keakuratan hasil dari panitia. Kenapa hasilnya bisa berbeda,” ungkap Saleh usai menerima aspirasi.

Dikatakan politisi PDI-P itu, pihaknya mewacanakan pembentukan tim untuk merespons aspirasi yang disampaikan.

“Nantinya kita akan bertemu secara internal anggota DPR, jika diperlukan kita akan bentuk tim. Tentunya dengan harapan kalau dimungkinkan bisa dites ulang,” tambah dia.

DPR Papua Barat meminta agar para casis bisa mengumpulkan data jumlah para casis yang tidak lolos dari setiap kabupaten/kota. Dengan data tersebut sebagai acuan bagi DPR Papua Barat akan menindaklanjutinya ke pihak-pihak terkait.(LP3/Red)

Latest news