Rabu, Agustus 4, 2021
25.5 C
Manokwari
25.5 C
Manokwari
Rabu, Agustus 4, 2021

Indonesia COVID-19 Statistics

98,889
Total Kematian
Updated on Wednesday, 4 August 2021, 07:29 7:29 am
524,142
Total Kasus Aktif
Updated on Wednesday, 4 August 2021, 07:29 7:29 am
3,496,700
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Wednesday, 4 August 2021, 07:29 7:29 am

Pantau Vaksinasi di Amban, Gubernur Ingatkan Jangan Percaya Informasi Sesat

MANOKWARI, Linkpapua.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, memantau pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Balai Kampung Cabang Dua Amban, Manokwari, Senin (12/7/2021).

Pada kesempatan ini, Dominggus meminta agar masyarakat jangan percaya pada informasi sesat dan tidak benar tentang vaksinasi Covid-19.

“Untuk vaksinasi sekarang pemerintah mendatangi masyarakat sehingga tidak ada lagi alasan masyarakat tidak mau divaksin. Mungkin sebelumnya tidak mau vaksin karena harus ke puskesmas atau rumah sakit,” kata Dominggus.

Dominggus juga meminta masyarakat tidak khawatir akan keamanan vaksin Covid-19. “Manfaatkan kesempatan vaksinasi ini jangan percaya informasi di medsos (media sosial) yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Mereka yang melakukan vaksinasi ini orang-orang sudah terlatih sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi,” ucap Dominggus menekankan.

Gubernur juga menyampaikan bahwa pejabat harus menjadi contoh sehingga wajib divaksin kecuali yang memang ada penyakit bawaan atau komorbid. “Pejabat harus jadi contoh untuk divaksin. Kalau pejabat tidak mau divaksin bagaimana masyarakat mau divaksin,” terangnya.

Selain itu, dia juga tidak henti-hentinya mengingatkan untuk senantiasa patuh terhadap protokol kesehatan (prokes). “Meskipun sudah divaksin, tetapi harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau tidak mau divaksin baru kena Covid jangan saling menyalahkan karena pemerintah sudah berupaya untuk memvaksin masyarakat,” kata Dominggus.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengatakan telah dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro sejak 5 hingga 19 Juli.

Sesuai dengan surat Mendagri terbaru, Manokwari dan Kota Sorong wajib memberlakukan PPKM darurat sehingga kegiatan yang menyebabkan kerumunan wajib ditiadakan. (LP3/Red)

Latest news