26.5 C
Manokwari
Selasa, Maret 5, 2024
26.5 C
Manokwari
More

    Saleh Seknun Soal Pemalsuan Dokumen Honorer: Usut Sampai Tuntas!

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Wakil Ketua DPR Papua Barat, Saleh Seknun, mendukung langkah kepolisian mengusut dugaan pemalsuan dokumen honorer di Papua Barat. Saleh meminta agar kepolisian menyeret siapa pun yang terlibat.

    “Saya sangat mendukung upaya hukum tersebut dan berharap kepolisian dapat memproses dan mengusut hingga tuntas,” kata Saleh, Kamis (19/1/2023).

    Menurut Saleh, DPR Papua Barat secara kelembagaan telah memperjuangkan nasib para tenaga honorer tersebut dengan membuat sebuah Peraturan Daerah Provinsi atau Perdasi pada pertengahan 2022. Ia mengatakan, perdasi ini diharapkan menjadi regulasi yang bisa menguatkan proses rekrutmen honorer. Bukan justru sebaliknya, menimbulkan masalah hukum.

    Baca juga:  Jemaat Lahairoy Mbenti Dapat Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS

    “Harus dipahami bahwa perdasi ini merupakan kesepakatan bersama DPR dan pemerintah Papua Barat,” ujarnya.

    Setelah perdasi ditetapkan selanjutnya dilakukan koordinasi dengan kementerian terkait. Namun, rupanya ada oknum di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang secara diam-diam melakukan koordinasi tanpa melibatkan DPR Papua Barat.

    Baca juga:  Ditarget Disahkan 30 November, KUA-PPAS Papua Barat 2022 Rp6,58 Triliun

    “Ada sejumlah oknum di Badan Kepegawaian daerah mengambil langkah tanpa sepengetahuan DPR sehingga ada surat dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang isinya membatalkan perdasi,” ucap Saleh yang juga Ketua Komisi I DPR Papua Barat.

    Setelah ditelusuri, kata Saleh, rupanya ada surat dari BKD ke Kemenpan-RB bahwa tidak ada lagi tenaga honorer di Papua Barat pada 2004.

    Baca juga:  Musda Golkar Maybrat, Jois Kambu Dapat Dukungan Penuh Kader dan Mantan Pengurus

    “Betul memang sudah tidak ada tenaga honorer di tahun 2004. Namun, perdasi tersebut bertujuan untuk tenaga honorer di bawah tahun 2012. Jadi, bukan hanya 2004,” jelasnya.

    “Kami sedang membangun komunikasi dengan teman-teman di Komisi I agar memanggil Penjabat Gubernur dan Kepala BKD untuk meminta penjelasan terkait hal ini,” lanjutnya. (*/Red)

    Latest articles

    Ali Baham: Bank Papua Beri Andil Besar Menopang Pembangunan Daerah

    0
    MANOKWARI, linkpapua.com-Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere membuka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun buku 2023 di...

    More like this

    Ali Baham: Bank Papua Beri Andil Besar Menopang Pembangunan Daerah

    MANOKWARI, linkpapua.com-Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere membuka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan...

    500 Bibit Cabai Ditanam di Kebun PKK Papua Barat, Target Panen 3 Bulan

    MANOKWARI, linkpapua.com- Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Papua Barat Siti Mardiana Temongmere menghadiri Gerakan...

    Sampaikan Ucapan HUT Satpol PP, Ali Baham: Jaga Profesionalitas, Layani Warga

    MANOKWARI, Linkpapua.com - Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere memberikan ucapan selamat HUT...