25.6 C
Manokwari
Sabtu, Juni 28, 2025
25.6 C
Manokwari
More

    Resmi Terbentuk di 6 Provinsi, Gempha Papua Siap Perjuangkan Hak Politik OAP

    Published on

    SORONG, Linkpapua.com- Pengurus Pusat Generasi Muda Pejuang Hak Adat Papua (Gempha Papua) mendeklarasikan pembentukan pengurus DPD di enam provinsi di Tanah Papua. Deklarasi digelar Sabtu (6/04/24) di Sekretariat Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

    Deklarasi diawali dengan pembacaan naskah deklarasi oleh Mambrib Roger Mambraku didampingi para fungsionaris. Deklarasi berisi komitmen Gempha Papua dalam memperjuangkan hak-hak politik orang asli Papua (OAP).

    Baca juga:  Silaturahmi bersama Warga Kompleks Manorian, Mugiyono : HERO Ingin jadikan Manokwari kota Modern

    Ketua DAP Wilayah III Doberai Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor dalam sambutannya mengatakan, hak-hak OAP telah tercantum dalam UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001. Menurut Paul, hak OAP diatur secara eksplisit termasuk dalam hak berpolitik.

    “Kami dengan tegas melakukan diskriminasi positif dan memproteksi hak-hak dasar kami. Kami hanya ingin di hargai dan dihormati di atas tanah adat kami sendiri seperti kami tidak pernah merampas hak-hak masyarakat adat Nusantara lainnya di wilayah adat mereka,” ujar Paul.

    Baca juga:  Gulirkan Program STEM Innovators 2024, bp Dorong Kualitas Generasi Muda Papua

    Paul menegaskan, Gempha Papua lahir untuk memperjuangkan hak politik OAP di Tanah Papua. Gempha akan mendorong pemerintah pusat untuk melakukan tindakan lex specialis atas hak politik dengan ketentuan wajib bahwa, setiap partai politik hanya dapat mendukung dan dapat mengusung calon kepala daerah dari anak adat asli Papua.

     

    “Gubernur dan calon bupati wakil gubernur, calon bupati-wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota hanya boleh diusung parpol dari anak adat asli Papua. Ini adalah amanat UU Otsus,” tandas. Paul Finsen.

    Baca juga:  Yacob Fonataba: Gerakan Pangan Murah Sukses Kendalikan Inflasi di Papua Barat

    Paul juga menegaskan bahwa setiap orang, individu maupun paguyuban adat Nusantara lainnya yang berdomisili di wilayah adat Papua, hanya berhak sebagai pemilih di dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Mereka tidak boleh diusung sebagai calon kepala daerah. (LP10/red)

    Latest articles

    16 Tim di Manokwari Mentas di Bung Karno Cup, Perebutkan Piala...

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Sebanyak 16 tim futsal di Manokwari berpartisipasi dalam Bung Karno Cup yang memperebutkan Piala Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten...

    More like this

    16 Tim di Manokwari Mentas di Bung Karno Cup, Perebutkan Piala Ketua DPC PDI Perjuangan Manokwari

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Sebanyak 16 tim futsal di Manokwari berpartisipasi dalam Bung Karno Cup yang...

    Mahasiswa Raja Ampat Desak Penyelesaian Konflik Tambang dan Wisata Wayag

    PONTIANAK, LinkPapua.com - Mahasiswa asal Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang sedang menempuh pendidikan...

    Wamenkop Kunker ke Manokwari, Bahas Pembentukan Koperasi Merah Putih

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Wakil Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Wamenkop UKM) RI, Ferry...