27.5 C
Manokwari
Selasa, April 29, 2025
27.5 C
Manokwari
More

    Resmi Terbentuk di 6 Provinsi, Gempha Papua Siap Perjuangkan Hak Politik OAP

    Published on

    SORONG, Linkpapua.com- Pengurus Pusat Generasi Muda Pejuang Hak Adat Papua (Gempha Papua) mendeklarasikan pembentukan pengurus DPD di enam provinsi di Tanah Papua. Deklarasi digelar Sabtu (6/04/24) di Sekretariat Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

    Deklarasi diawali dengan pembacaan naskah deklarasi oleh Mambrib Roger Mambraku didampingi para fungsionaris. Deklarasi berisi komitmen Gempha Papua dalam memperjuangkan hak-hak politik orang asli Papua (OAP).

    Baca juga:  Peringati HUT ke-71, Kumdam Kasuari Gelar Serangkaian Kegiatan Amal

    Ketua DAP Wilayah III Doberai Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor dalam sambutannya mengatakan, hak-hak OAP telah tercantum dalam UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001. Menurut Paul, hak OAP diatur secara eksplisit termasuk dalam hak berpolitik.

    “Kami dengan tegas melakukan diskriminasi positif dan memproteksi hak-hak dasar kami. Kami hanya ingin di hargai dan dihormati di atas tanah adat kami sendiri seperti kami tidak pernah merampas hak-hak masyarakat adat Nusantara lainnya di wilayah adat mereka,” ujar Paul.

    Baca juga:  Bupati Hermus Serahkan 120 Hewan Kurban, Disebar di Seluruh Masjid Manokwari

    Paul menegaskan, Gempha Papua lahir untuk memperjuangkan hak politik OAP di Tanah Papua. Gempha akan mendorong pemerintah pusat untuk melakukan tindakan lex specialis atas hak politik dengan ketentuan wajib bahwa, setiap partai politik hanya dapat mendukung dan dapat mengusung calon kepala daerah dari anak adat asli Papua.

     

    “Gubernur dan calon bupati wakil gubernur, calon bupati-wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota hanya boleh diusung parpol dari anak adat asli Papua. Ini adalah amanat UU Otsus,” tandas. Paul Finsen.

    Baca juga:  Lapas Manokwari Usulkan 105 Narapidana Dapat Remisi di Hari Raya Idul Fitri

    Paul juga menegaskan bahwa setiap orang, individu maupun paguyuban adat Nusantara lainnya yang berdomisili di wilayah adat Papua, hanya berhak sebagai pemilih di dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Mereka tidak boleh diusung sebagai calon kepala daerah. (LP10/red)

    Latest articles

    Media Gathering bersama Pekerja Media, Bawaslu Manokwari : Media Membantu Edukasi...

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manokwari menggelar Media Gathering bersama pekerja media di Manokwari pada Selasa (29/4/2025). Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manokwari Samsudin...

    More like this

    Media Gathering bersama Pekerja Media, Bawaslu Manokwari : Media Membantu Edukasi ke Masyarakat

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manokwari menggelar Media Gathering bersama pekerja media di...

    Musda I Pemuda Muhammadiyah Raja Ampat, Wabup Harap Jadi Motor Perubahan Daerah

    RAJA AMPAT, LinkPapua.com - Wakil Bupati (Wabup) Raja Ampat, Mansyur Syahdan, menyampaikan harapannya agar...

    BKOW Papua Barat Gelar Seminar Parenting, dr Aisah Dahlan Paparkan Tips Pola Asuh Anak

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Papua Barat menggelar seminar parenting...