MANOKWARI, LinkPapua.com – Rapat Kerja (Raker) Bupati dan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2025–2030 Papua Barat resmi ditutup Wakil Gubernur (Wagub) Mohamad Lakotani dengan menghasilkan 12 kesepakatan strategis antara pemerintah provinsi dan tujuh pemerintah kabupaten. Kesepakatan ini menjadi fondasi arah pembangunan lima tahun ke depan di Bumi Cenderawasih.
Lakotani menegaskan, rancangan RPJMD yang telah menerima berbagai masukan publik akan diselaraskan dengan visi-misi tujuh bupati serta Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dia berharap kesepakatan yang lahir dari rapat kerja ini menjadi acuan bersama dalam merealisasikan program pembangunan hingga 2030.
“Dengan hasil raker ini tentunya membangun komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mewujudkan nasib daerah hingga tahun 2030. Maka dalam raker tentunya banyak kekurangan kami selalu pihak penyelenggaraan mengucapkan permohonan maaf,” ujarnya saat memberikan arahan penutupan di Auditorium TP-PKK, Rabu (23/4/2025).
Namun, Lakotani mengungkapkan bahwa 12 poin kesepakatan belum bisa ditandatangani seluruh bupati dan gubernur karena masih ada sejumlah poin yang belum terakomodasi. Untuk itu, malam harinya, para bupati diundang dalam jamuan makan malam guna merumuskan lanjutan pembahasan.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat, Oktavianus Mayor, membacakan satu per satu poin kesepakatan. Di antaranya adalah rencana mengundang kembali tujuh bupati dalam dua minggu ke depan untuk membahas batas wilayah dan usulan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Kesepakatan lainnya meliputi pembangunan kantor distrik di kabupaten se-Papua Barat; penganggaran dalam APBD Perubahan 2025 untuk penyelesaian tambang batas wilayah; serta audiensi pemerintah provinsi dan kabupaten ke pemerintah pusat terkait usulan calon DOB.
Kemudian, peningkatan fasilitas bandara di Manokwari, Kaimana, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Pegunungan Arfak, dan Manokwari Selatan; pendirian sekolah unggulan SMA dan SMA Otsus di berbagai kabupaten; usulan pembangunan stadion olahraga bertaraf nasional di Manokwari; serta penganggaran pembangunan jalan Esau Sesa–Maruni.
Dalam bidang sumber daya manusia, pemerintah provinsi dan kabupaten sepakat melakukan studi banding ke luar negeri dan menjalin kerja sama dengan sekolah unggulan guna peningkatan mutu pendidikan.
Pemberdayaan masyarakat juga menjadi perhatian, termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan serta pembangunan pasar tradisional bagi mama-mama Papua.
“Ini merupakan kesepakatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam raker ini. Sehingga ke depan pemprov dan pemkab harus dapat mengambil kebijakan terkait kesepakatan yang telah sama-sama dibuat,” kata Oktavianus. (LP14/red)
