MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melalui Dinas Kehutanan menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) sebagai upaya memperkuat inovasi dan tata kelola kehutanan yang berkelanjutan.
Rakornis yang digelar di Aula Kantor Dinas Kehutanan, Selasa (23/5/2025), menjadi forum strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam menjawab tantangan pengelolaan hutan di Papua Barat.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komda Papua Barat, serta para pimpinan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Dalam sambutannya, Lakotani menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor dalam mengelola kawasan hutan Papua Barat yang mencapai 9,7 juta hektare atau sekitar 90 persen dari total wilayah provinsi.
“Dengan potensi alam yang begitu besar, sudah menjadi kewajiban kita untuk mengelola sumber daya hutan dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan hutan secara berkelanjutan harus menjadi prioritas agar tiap langkah pemanfaatan hutan tetap menjaga keseimbangan ekosistem dan warisan alam untuk generasi mendatang,” ujarnya.
Dia juga menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan tidak lepas dari sinergi antara pemerintah pusat, daerah, mitra pembangunan, akademisi, masyarakat adat, hingga LSM. Terlebih, dengan adanya Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengelolaan hutan kini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Mari kita pandang sebagai kesempatan dan tantangan bersama. Pemanfaatan hutan yang optimal dan berkelanjutan dapat menjadi kontributor nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah,” katanya.
Lakotani juga berharap Rakornis ini bisa menjadi wadah peningkatan kapasitas serta berbagi inovasi dan solusi dari berbagai wilayah dalam menghadapi tantangan kehutanan di Papua Barat.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Rakornis, turut diresmikan gedung baru Kantor Dinas Kehutanan Papua Barat yang dibangun melalui APBD Tahun Anggaran 2024.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Jimmy Walter Susanto, menjelaskan bahwa Rakornis ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kehutanan yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2-5 Mei 2025.
Jimmy menuturkan Rakornis ini bertujuan memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan hutan, baik dari sisi ekologi, sosial, ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan.
Beberapa isu strategis yang dibahas meliputi integrasi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), penyusunan Rencana Strategis Kehutanan (RSK) 2025, serta pengembangan praktik terbaik dan inovasi kehutanan yang relevan dengan kondisi Papua Barat. (LP14/red)
