25.3 C
Manokwari
Senin, Juni 2, 2025
25.3 C
Manokwari
More

    Rakernis Bapenda se-Papua Barat, Sepakati Penyusunan Raperda hingga Pemutakhiran Data Kendaraan Plat Merah

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com—Rapat Kerja Teknis (rakernis) Badan Pendapatan (Bapenda) se-Papua Barat, menetapkan sedikitnya tujuh (7) poin. Poin pertama adalah kewajiban daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten mesti menysun sebuah Rancangan Peraturan Daerah (raperda).

    “Penyusunan raperda diberikan waktu paling lambat hingga minggu keempat bulan Juli. Poin kedua, kabupaten maupun provinsi wajib mengalokasikan anggaran kaitannya dengan penyusunan raperda dimaksud,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bapenda Provinsi Papua Barat, M Bachri Yasin, Senin (19/6/2023).

    Diketahui, rakernis tersebut dihadiri UPT se kabupaten di wilayah provinsi Papua Barat, termasuk UPT dari Papua Barat Daya. Poin ketiga, sebut Bachri Yasin, pemerintah provinsi dan kabupaten wajib melakukan kerja sama terkait dengan pungutan pajak kendaraan bermotor dan balik nama kendaraan.

    Baca juga:  Papua Barat Bakal Berlakukan Bebas Denda Pajak Kendaraan Mulai 1 Juli

    Pada poin keempat, sambungnya, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran untuk membayar semua tunggakan kendaraan dinas. Pembayaran pun akan difokuskan di satu titik, yakni kantor BPKAD di tiap daerah.

    “Masih banyak tunggakan panjar kendaraan dinas. Misalnya di Manokwari masih ada sebagian belum bayar. Dan beberapa kabupaten juga sama. Harus di anggaran di satu OPD untuk menghindari tunggakan,” jelasnya.

    Pelaksanaan sistem pembayaran elektronisasi, menjadi poin kelima yang diputuskan didalam rakernis tersebut.

    Baca juga:  Sekda Papua Barat Sebut ASB Penting dalam Penyusunan Anggaran

    Selain itu, poin keenam, menghendaki perlunyamelakukan pendataan potensi pajak, khususnya pajak kendaraan serta melakukan penagihan secara bersama. Mengingat 70 persen pajak itu merupakan bagian dari kabupaten.

    Bachri Yasin menambahkan, penyusunan ranperda berkaitan dengan implementasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehinga dibutuhkan aturan turunan berupa perda.

    “Ke depan kalau UU tersebut sudah dilaksanakan dan ada turunannya berupa perda, namanya bukan lagi bagi hasil nanti. Tapi wajib pajak dan itu secara otomatis bagian dari kabupaten langsung disalurkan. Tidak dibagi lagi,” tegasnya.

    Baca juga:  BPK Dorong Media di Papua Barat Publish Hasil Temuan ke Masyarakat   

    Bachri Yasin menambahkan, rekomendasi ketujuh adalah melakukan up dating atau pemutakhiran data kendaraan yang dilaksanakan oleh UPT Samsat di kabupaten dan kota

    Langkah ini dibutuhkan untuk memastikan kendaraan, khususnya plat merah  agar tidak dibawa ke daerah lain saat terjadi mutasi. Karena sampai saat ini, ada kendaraan yang ikut dibawa saat dilakukan mutasi.

    “Dengan up dating kendaraan bisa mengetahui seberapa besar kewajiban daerah membayar pajak kendaraan dinas. Bisa mencegah tunggakan pajak yang semakin besar. Rekomendasi ini juga telah diserahkan ke pemerintah kabupaten,” pungkasnya. (LP9/Red)

    Latest articles

    Markus Waran Mulai Ancang-Ancang Maju di Pilgub Papua Barat 2030

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com - Mantan Bupati Manokwari Selatan (Mansel), Markus Waran, mulai mengambil langkah-langkah awal untuk bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua Barat 2030. Secara terbuka,...

    More like this

    Markus Waran Mulai Ancang-Ancang Maju di Pilgub Papua Barat 2030

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Mantan Bupati Manokwari Selatan (Mansel), Markus Waran, mulai mengambil langkah-langkah awal...

    Libur Panjang, Direktorat Polairud Polda Papua Barat Tingkatkan Keamanan di Pantai Wisata

    MANOKWARI, Linkpapua.com-Direktorat Polairud Polda Papua Barat, melakukan pengamanan dilokasi obyek wisata pantai pasir putih,Minggu...

    Pemerintah Ajak Umat Islam Maknai Bulan Dzulhijah dengan Tingkatkan Pengorbanan

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Semarak bulan Dzulhijah yang digelar oleh DPW Wahdah Islamiyah mendapat apresiasi oleh...